Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, AHY Perlu Membaca Sejarah PDIP
Jum'at, 05 Maret 2021 - 19:00 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara adalah upaya sabotase terbuka. Menurutnya, jika di kemudian hari hasil KLB ini yang diakui negara melalui putusan Menkumham, saat itu masyarakat tengah menyaksikan betapa buruknya tata kelola politik.
Lebih jauh dia memaparkan, dari hal ini setidaknya dapat diambil dua pembelajaran. Pertama, pemerintah haruslah mengambil sikap, dan jika hanya diam maka masyarakat akan menilai bahwasanya ada andil pemerintah dalam merestui keterpilihan Moeldoko.
Baca juga: Sikapi KLB Bodong, Partai Demokrat Jatim Gelar Rakorda
"Kedua, ini mengingatkan pada konflik PDIP di masa silam, kondisi yang kemudian memunculkan kemenangan Megawati pada saat itu. Untuk itu, AHY perlu membaca sejarah PDIP dan mereplikasi bagaimana Megawati melakukan perlawanan pada masa itu," tutur Dedi ketika dihubungi, Jumat (5/3/2021).
Selain itu, terpilihnya Moeldoko menandai buruknya jaminan keamanan partai politik. Menurutnya, semestinya negara menjamin independensi partai politik dan menjamin dari gangguan, terutama jika tidak sesuai dengan statuta partai tersebut.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
"Pemerintah akan dianggap ada di balik sabotase ini, terbukti Moeldoko tetap memimpin KSP dan sama sekali tidak mendapat sanksi Presiden meskipun telah lakukan tindakan kurang terpuji," ucapnya.
Lebih jauh dia memaparkan, dari hal ini setidaknya dapat diambil dua pembelajaran. Pertama, pemerintah haruslah mengambil sikap, dan jika hanya diam maka masyarakat akan menilai bahwasanya ada andil pemerintah dalam merestui keterpilihan Moeldoko.
Baca juga: Sikapi KLB Bodong, Partai Demokrat Jatim Gelar Rakorda
"Kedua, ini mengingatkan pada konflik PDIP di masa silam, kondisi yang kemudian memunculkan kemenangan Megawati pada saat itu. Untuk itu, AHY perlu membaca sejarah PDIP dan mereplikasi bagaimana Megawati melakukan perlawanan pada masa itu," tutur Dedi ketika dihubungi, Jumat (5/3/2021).
Selain itu, terpilihnya Moeldoko menandai buruknya jaminan keamanan partai politik. Menurutnya, semestinya negara menjamin independensi partai politik dan menjamin dari gangguan, terutama jika tidak sesuai dengan statuta partai tersebut.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
"Pemerintah akan dianggap ada di balik sabotase ini, terbukti Moeldoko tetap memimpin KSP dan sama sekali tidak mendapat sanksi Presiden meskipun telah lakukan tindakan kurang terpuji," ucapnya.
tulis komentar anda