Komnas HAM Soroti Longgarnya Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pilkada 2020

Selain itu, sambungnya, bilik suara khusus tidak sesuai dengan ketentuan rekomendasi perundang-undangan yang dibuat oleh KPU. Bahkan, ditemukan pula TPS yang tidak menyediakan bilik khusus maupun baju hazmat.

"Soal bilik khusus memang tidak semua TPS bisa menerapkan sesuai standar yang ada di peraturan KPU. Jadi misalkan, dia tidak berdiri sendiri tapi berada di lingkup TPS lain yang ada. Memang ini sebagian besar TPS itu berada di dalam situasi yang terbatas lahannya, di beberapa tempat pun itu TPS bergabung," ucapnya.

Hairansyah menjelaskan, penerapan jaga jarak saat mengantre untuk melakukan pencoblosan dan penghitungan suara pun tidak dilakukan. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran keterbatasan lahan TPS dan antusiasme warga yang tinggi.

"Kemudian memang jaga jarak implikasinya menjadi persoalan karena terbatas ruang lingkup TPS. Kemudian tentu ketika proses penghitungan suara memang terjadi antusiasme masyarakat menyaksikan penghitungan yang kemudian terjadi kerumunan. Itu tidak bisa dihindarian, karena sekali lagi luas TPS terbatas," ucapnya.

Baca juga: Polisi Bubarkan Kerumunan Massa di Sekitar TPS Pilkades Serentak Sidoarjo