KontraS Sorot Dugaan Penembakan terhadap Tiga Warga Sipil di Papua

“Tidak saja hak atas hidup, hak atas rasa aman dan hak atas keadilan terus dilanggar karena ketiadaan akuntabilitas negara atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Papua. Ini terus berulang karena tidak ada efek jera dan impunitas yang terus terjadi di Papua,” kata dia.

Yati meminta Presiden Joko Widodo dan kepolisian menghentikan pendekatan keamanan dan militeristik di Papua. Selain itu, perlu dibentuk tim independen untuk menginvestigasi dan memantau kasus itu dengan Lembaga Pengawas Eksternal seperti KPAI, Komnas HAM, LPSK, Kompolnas.

KontraS juga mendesak Panglima TNI dan Kapolri agar menjamin proses hukum yang adil dan transparan atas kasus itu. Kemudian, memastikan institusi TNI dan Polri tidak melakukan upaya lain untuk menutupi pertanggungjawaban masalah tersebut.