Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19 Berubah-ubah, Rakyat Jadi Bingung

"Kalau kubu lawan pemerintah yang berkerumun pasti dilakukan tindakan hukum tapi kalau kubu pemerintah pasti tidak dinyatakan bersalah oleh hukum dengan alasan berbagai macam. Kegiatan Presiden tidak mungkin spontinas semua pasti diatur dan dijalankan dengan rapih dan clean. Kalau hanya acara peresmian bisa dilakukan virtual," kata salah satu pendiri Forum Alumni PII.

Untuk vaksinasi, kata dia harus segera diaudit jumlah dosis yang disuntik kepada seluruh pihak karena tidak semua masyarakat terima vaksin. Diharapkan audit vaksin agar terjadi tepat sasaran dengan jumlah yang didistribusi dengan yang disuntikan kepada masyarakat. "Audit tujuannya untuk mendata jumlah vaksinasi, misalnya yang diterima 100 ternyata yang disuntik 50 tapi yang dilaporkan 100, terus yang 50 kemana? Ini harus menjadi perhatian publik," kata dia.

Diketahui, pandemi Covid-19 baru pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Ketika itu kasus pertama langsung diumumkan Presiden Jokowi dengan didampingi Menkes Agus Terawan Putranto.