Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19 Berubah-ubah, Rakyat Jadi Bingung
Selasa, 02 Maret 2021 - 12:19 WIB
loading...
Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) menilai pemerintah gagal menangani Covid-19. Pasalnya pandemi virus Corona yang sudah setahun ini masih terus menyebar di Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) menilai pemerintah gagal menangani Covid-19. Pasalnya, pandemi virus Corona yang sudah setahun ini masih terus menyebar di Indonesia.
"Selama setahun kebijakan menangani pandemi selalu berubah-ubah dari PSBB, PSBB mikro, PPKM serta PPKM mikro. Padahal aturannya sama membatasi mobilitas dan kegiatan masyarakat. Sempat diakui Presiden kebijakan PPKM tidak efektif sehingga terlihat kebijakan tanpa kajian serius," kata Ketua JAPI Iradat Ismail di Jakarta, Selasa (2/3/2021). Baca juga: Waspada! Dua Kasus Mutasi Covid-19 B117 dari Inggris Ditemukan di Indonesia
Selama ini, menurut Iradat, kasus positif Covid-19 mingguan di Indonesia juga terus bertambah, bukan malah menurun. Bahkan Indonesia menempati nomor satu di Asia Tenggara dan menduduki posisi sembilan di dunia. Mantan Ketua PII Maluku Utara ini juga mengatakan sejak awal pemerintah tidak cepat menangani pandemi Covid-19 mulai pemakaian masker hingga solusi vaksinasi. Baca juga: Peran TNI Menangani Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Ditambah bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi dikorupsi sehingga membuat masyarakat dirugikan. Selain itu, kebijakan menghindari kerumunan, protokol kesehatan, dan menjaga jarak dilarang sendiri oleh pemerintah. Contohnya kunjungan Presiden Jokowi di Maumere, NTT yang terjadi kerumunan di tengah pandemi Covid-19.
"Kalau kubu lawan pemerintah yang berkerumun pasti dilakukan tindakan hukum tapi kalau kubu pemerintah pasti tidak dinyatakan bersalah oleh hukum dengan alasan berbagai macam. Kegiatan Presiden tidak mungkin spontinas semua pasti diatur dan dijalankan dengan rapih dan clean. Kalau hanya acara peresmian bisa dilakukan virtual," kata salah satu pendiri Forum Alumni PII.
Untuk vaksinasi, kata dia harus segera diaudit jumlah dosis yang disuntik kepada seluruh pihak karena tidak semua masyarakat terima vaksin. Diharapkan audit vaksin agar terjadi tepat sasaran dengan jumlah yang didistribusi dengan yang disuntikan kepada masyarakat. "Audit tujuannya untuk mendata jumlah vaksinasi, misalnya yang diterima 100 ternyata yang disuntik 50 tapi yang dilaporkan 100, terus yang 50 kemana? Ini harus menjadi perhatian publik," kata dia.
Diketahui, pandemi Covid-19 baru pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Ketika itu kasus pertama langsung diumumkan Presiden Jokowi dengan didampingi Menkes Agus Terawan Putranto.
"Selama setahun kebijakan menangani pandemi selalu berubah-ubah dari PSBB, PSBB mikro, PPKM serta PPKM mikro. Padahal aturannya sama membatasi mobilitas dan kegiatan masyarakat. Sempat diakui Presiden kebijakan PPKM tidak efektif sehingga terlihat kebijakan tanpa kajian serius," kata Ketua JAPI Iradat Ismail di Jakarta, Selasa (2/3/2021). Baca juga: Waspada! Dua Kasus Mutasi Covid-19 B117 dari Inggris Ditemukan di Indonesia
Selama ini, menurut Iradat, kasus positif Covid-19 mingguan di Indonesia juga terus bertambah, bukan malah menurun. Bahkan Indonesia menempati nomor satu di Asia Tenggara dan menduduki posisi sembilan di dunia. Mantan Ketua PII Maluku Utara ini juga mengatakan sejak awal pemerintah tidak cepat menangani pandemi Covid-19 mulai pemakaian masker hingga solusi vaksinasi. Baca juga: Peran TNI Menangani Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Ditambah bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi dikorupsi sehingga membuat masyarakat dirugikan. Selain itu, kebijakan menghindari kerumunan, protokol kesehatan, dan menjaga jarak dilarang sendiri oleh pemerintah. Contohnya kunjungan Presiden Jokowi di Maumere, NTT yang terjadi kerumunan di tengah pandemi Covid-19.
"Kalau kubu lawan pemerintah yang berkerumun pasti dilakukan tindakan hukum tapi kalau kubu pemerintah pasti tidak dinyatakan bersalah oleh hukum dengan alasan berbagai macam. Kegiatan Presiden tidak mungkin spontinas semua pasti diatur dan dijalankan dengan rapih dan clean. Kalau hanya acara peresmian bisa dilakukan virtual," kata salah satu pendiri Forum Alumni PII.
Untuk vaksinasi, kata dia harus segera diaudit jumlah dosis yang disuntik kepada seluruh pihak karena tidak semua masyarakat terima vaksin. Diharapkan audit vaksin agar terjadi tepat sasaran dengan jumlah yang didistribusi dengan yang disuntikan kepada masyarakat. "Audit tujuannya untuk mendata jumlah vaksinasi, misalnya yang diterima 100 ternyata yang disuntik 50 tapi yang dilaporkan 100, terus yang 50 kemana? Ini harus menjadi perhatian publik," kata dia.
Diketahui, pandemi Covid-19 baru pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Ketika itu kasus pertama langsung diumumkan Presiden Jokowi dengan didampingi Menkes Agus Terawan Putranto.
(cip)
Lihat Juga :
