SBY Dituding Kudeta Anas Urbaningrum, Demokrat Klaim Justru Melindungi
Selasa, 02 Maret 2021 - 09:05 WIB
Jhoni Allen Marbun menyebut sejarah kudeta pertama di Partai Demokrat dilakukan SBY terhadap Anas Urbaningrum. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Kader sekaligus petinggi Partai Demokrat yang dipecat, Jhoni Allen Marbun menyerang kepengurusan yang memecatnya. Salah satu serangan itu soal isu kudeta yang menurut dia justru dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Anas Urbaningrum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali tahun 2013 lalu.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan itu. "Kalau dibilang Bapak SBY kudeta Anas, sejarah Partai Demokrat justru melindungi anas. Permintaan dpd dan DPC agar Anas di KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat turun terus waktu itu karena kasus Anas," ujar Herzaky saat dihubungi, Selasa (2/3/2021).
(Baca: Jhoni Allen Sebut AHY Tak Pernah Mendaki, Wasekjen: Demokrat Bukan Gunung)
Herzaky mengatakan, karena Anas waktu itu baru diterpa isu dan belum menjadi tersangka, maka Majelis Tinggi Partai melakukan penyelamatan hak Anas sebagai ketua umum sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Menurutnya, hal itu ada dalam AD ART partai.
Herzaky memandang jika para pelaku Gerakan Pengambil alihan PD (GPK PD) masih berencana melakukan KLB dengan menyinggung sejarah Partai di masa lalu, maka sudah pasti tindakan itu inkonstitusional dan ilegal.
Dia menegaskan, inkonstitusional karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai (MTP) yang mana saat ini SBY menjabat posisi itu dan juga Ketum AHY yang juga menjadi wakil ketua MTP.
"Masak Mas AHY mau mengkudeta diri sendiri? Lalu, ada pula syarat 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC, yang semuanya sudah menyatakan setia kepada Ketum AHY dan menolak KLB. Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," ujarnya.
(Baca: Kisruh Partai Demokrat, Gerakan Jhoni Allen Cs Bisa Pengaruhi Anak Buah AHY di Daerah)
Maka itu, Herzaky mengaku pihaknya mengingatkan para mantan kader yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada mereka manfaatkan buat membantu rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana.
"Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita. Kami, Partai Demokrat, sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," tukasnya. (Rakhmatulloh)
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan itu. "Kalau dibilang Bapak SBY kudeta Anas, sejarah Partai Demokrat justru melindungi anas. Permintaan dpd dan DPC agar Anas di KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat turun terus waktu itu karena kasus Anas," ujar Herzaky saat dihubungi, Selasa (2/3/2021).
(Baca: Jhoni Allen Sebut AHY Tak Pernah Mendaki, Wasekjen: Demokrat Bukan Gunung)
Herzaky mengatakan, karena Anas waktu itu baru diterpa isu dan belum menjadi tersangka, maka Majelis Tinggi Partai melakukan penyelamatan hak Anas sebagai ketua umum sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Menurutnya, hal itu ada dalam AD ART partai.
Herzaky memandang jika para pelaku Gerakan Pengambil alihan PD (GPK PD) masih berencana melakukan KLB dengan menyinggung sejarah Partai di masa lalu, maka sudah pasti tindakan itu inkonstitusional dan ilegal.
Dia menegaskan, inkonstitusional karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai (MTP) yang mana saat ini SBY menjabat posisi itu dan juga Ketum AHY yang juga menjadi wakil ketua MTP.
"Masak Mas AHY mau mengkudeta diri sendiri? Lalu, ada pula syarat 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC, yang semuanya sudah menyatakan setia kepada Ketum AHY dan menolak KLB. Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," ujarnya.
(Baca: Kisruh Partai Demokrat, Gerakan Jhoni Allen Cs Bisa Pengaruhi Anak Buah AHY di Daerah)
Maka itu, Herzaky mengaku pihaknya mengingatkan para mantan kader yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada mereka manfaatkan buat membantu rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana.
"Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita. Kami, Partai Demokrat, sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," tukasnya. (Rakhmatulloh)
(muh)
tulis komentar anda