Napoleon Sebut Dakwaan Jaksa Tak Miliki Bukti Kuat
Senin, 01 Maret 2021 - 15:24 WIB
Terdakwa Napoleon Bonaparte dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/3/2021). FOTO/SINDOnews/RAKA DWI NOVIANTO
JAKARTA - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte mengklaim bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dirinya tidak memiliki bukti kuat.
Napoleon sendiri didakwa menerima suap senilai SGD200.000 dan USD270.000. Suap tersebut itu berasal dari Djoko Soegiarto Tjandra terkait penghapusan red notice.
"Bersumber dari keterangan dari Tommy Sumardi sendiri saja yang tidak memiliki kekuatan pembuktikan. Sehingga tidak dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi," kata Napoleon dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/3/2021).
Baca juga: Tak Ingin Bernasib seperti Ustaz Maaher, Napoleon Minta Pindah Rutan
Ia juga menyebut bahwa bukti rekaman kamera pengintai atau CCTV juga tidak relevan. Diduga dalam bukti CCTV itu memperlihatkan pertemuan antara Tommy Sumardi dengan mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.
Maka dari itu, Napoleon menyatakan tetap pada nota pembelaan pleidoi. Menurut dia, replik yang diajukan jaksa penuntut umum tidak didasarkan alasan serta analisa hukum yang kuat. "Kami selaku terdakwa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa replik JPU tidak didukung oleh argumentasi atau alasan yang kuat berdasarkan analisa fakta hukum persidangan yang relevan," kata Napoleon.
Majelis Hakim pun bakal mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dan akan menjatuhkan vonis kepada Napoleon pada Rabu (10/3/2021) pekan depan.
Baca juga: Napoleon Sebut Penghapusan Nama Djoko Tjandra Tanggung Jawab Yasonna
Untuk diketahui, Irjen Napoleon Bonaparte dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, jaksa juga menuntut Irjen Napoleon untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Napoleon sendiri didakwa menerima suap senilai SGD200.000 dan USD270.000. Suap tersebut itu berasal dari Djoko Soegiarto Tjandra terkait penghapusan red notice.
"Bersumber dari keterangan dari Tommy Sumardi sendiri saja yang tidak memiliki kekuatan pembuktikan. Sehingga tidak dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi," kata Napoleon dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/3/2021).
Baca juga: Tak Ingin Bernasib seperti Ustaz Maaher, Napoleon Minta Pindah Rutan
Ia juga menyebut bahwa bukti rekaman kamera pengintai atau CCTV juga tidak relevan. Diduga dalam bukti CCTV itu memperlihatkan pertemuan antara Tommy Sumardi dengan mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.
Maka dari itu, Napoleon menyatakan tetap pada nota pembelaan pleidoi. Menurut dia, replik yang diajukan jaksa penuntut umum tidak didasarkan alasan serta analisa hukum yang kuat. "Kami selaku terdakwa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa replik JPU tidak didukung oleh argumentasi atau alasan yang kuat berdasarkan analisa fakta hukum persidangan yang relevan," kata Napoleon.
Majelis Hakim pun bakal mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dan akan menjatuhkan vonis kepada Napoleon pada Rabu (10/3/2021) pekan depan.
Baca juga: Napoleon Sebut Penghapusan Nama Djoko Tjandra Tanggung Jawab Yasonna
Untuk diketahui, Irjen Napoleon Bonaparte dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, jaksa juga menuntut Irjen Napoleon untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan.
tulis komentar anda