Belum Sanksi Pelaku Kudeta, Partai Demokrat: Tunggu Beberapa Hari

Rabu, 24 Februari 2021 - 14:45 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya masih memproses kader-kader partai yang diduga sebagai pelaku Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) PD. FOTO/IST
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya masih memproses kader-kader partai yang diduga sebagai pelaku kudeta atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) PD. Hal ini dikatakan Herzaky menjawab pertanyaan sejumlah awak media yang mempertanyakan proses tersebut.

Herzaky mengatakan, pihaknya masih memproses mereka melalui internal partai. "Memang kader-kader militan dari seluruh Indonesia, para pemilik suara yang sah, sudah mendesak terus juga agar para pelaku GPK PD yang masih tercatat sebagai kader Partai Demokrat, untuk dipecat segera," katanya dalam keterangan persnya, Rabu (24/2/2021).

Kata Herzaky, mereka tidak rela jika para pengkhianat di partai ini masih satu atap. Mereka meminta para pengkhianat untuk dibersihkan dari Partai Demokrat. Karena ulah GPK, kader-kader militan dan para pemilik suara sah ini, tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sudah menuai hasil sangat baik selama 11 bulan terakhir, dinodai oleh kader-kader pengkhianat yang malah tidak punya peran sama sekali dalam mengangkat nama baik Demokrat selama setahun terakhir.



Baca juga: Max Sopacua Beberkan Cara SBY Ubah Demokrat Jadi Partai Dinasti

Lebih jauh Herzaky mengatakan, aspirasi para kader dan pemilik suara sah ini, tentunya benar-benar disimak oleh Ketua Umum, BPOKK, Dewan Kehormatan, maupun Mahkamah Partai. Bagaimana pun, kata Herzaky, pihaknya akan tegakkan hukum yang berlaku di internal partai.

Dia mengklaim ada aturan dan mekanisme untuk para pengkhianat yang berkomplot dengan pihak eksternal dalam usaha mengambil alih kepemimpinan ini secara paksa.

"Sanksi tegas sudah pasti akan diberikan, kepada siapa pun yang terlibat. Pemecatan memang sanksi terberat yang akan kami berikan. Tunggu saja infonya dalam beberapa hari ke depan. Keputusannya akan keluar," katanya.

Baca juga: Tanpa SBY, Tak Ada Partai Demokrat di Indonesia

(abd)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More