Slot Sejuta PPPK Guru Honorer Hanya Terisi 50%, Ketua Komisi X: Bakal Kecewakan Guru
Selasa, 23 Februari 2021 - 11:07 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Istimewa
JAKARTA – Kementerian PAN RB memastikan telah menutup pengajuan formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi 1 juta guru juta honorer. Sayangnya jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) untuk diseleksi tersebut hanya di kisaran 500 ribu guru honorer.
“Kami sangat menyanyangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50% dari slot yang disediakan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (23/2/2021). (Baca Juga :Seleksi Guru PPPK, Guru Wajib Terdata di Dapodik)
Untuk diketahui pengajuan usulan formasi untuk program 1 juta guru PPPK seharusnya sudah ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Namun demikian, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diundur sampai dengan akhir Januari ini. Kendati demikian tetap saja slot formasi sebanyak 1 juta kursi belum juga terpenuhi. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Teguh Widjinarko memastikan jika Kemenpan RB tidak mungkin lagi memperpanjang masa pengajuan formasi PPPK untuk guru honorer.
Huda mengatakan sejak awal telah mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengenjot sosialisasi pembukaan satu juta formasi PPPK untuk guru honorer. Kendati demikian di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan keraguan dari pemerintah daerah sebagai otoritas yang berhak mengajukan formasi ke pemerintah pusat. “Dari informasi yang masuk kepada kami pemerintah daerah masih ragu terkait dengan skema pengajian untuk guru honorer jika mereka diangkat PPPK. Apakah benar-benar menjadi tanggungjawab pemerintah pusat atau masih membebani keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi PPPK untuk guru honorer,” ujarnya. (Baca Juga :Kemenpan-RB Rekrut 1 Juta PPPK Guru, Ini Jumlah Usulan Kebutuhan Sudah Masuk)
“Kami sangat menyanyangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50% dari slot yang disediakan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (23/2/2021). (Baca Juga :Seleksi Guru PPPK, Guru Wajib Terdata di Dapodik)
Untuk diketahui pengajuan usulan formasi untuk program 1 juta guru PPPK seharusnya sudah ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Namun demikian, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diundur sampai dengan akhir Januari ini. Kendati demikian tetap saja slot formasi sebanyak 1 juta kursi belum juga terpenuhi. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Teguh Widjinarko memastikan jika Kemenpan RB tidak mungkin lagi memperpanjang masa pengajuan formasi PPPK untuk guru honorer.
Huda mengatakan sejak awal telah mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengenjot sosialisasi pembukaan satu juta formasi PPPK untuk guru honorer. Kendati demikian di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan keraguan dari pemerintah daerah sebagai otoritas yang berhak mengajukan formasi ke pemerintah pusat. “Dari informasi yang masuk kepada kami pemerintah daerah masih ragu terkait dengan skema pengajian untuk guru honorer jika mereka diangkat PPPK. Apakah benar-benar menjadi tanggungjawab pemerintah pusat atau masih membebani keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi PPPK untuk guru honorer,” ujarnya. (Baca Juga :Kemenpan-RB Rekrut 1 Juta PPPK Guru, Ini Jumlah Usulan Kebutuhan Sudah Masuk)
Lihat Juga :