Tanpa Dukungan Elite Parpol, Revisi UU ITE Hanya Wacana
Selasa, 16 Februari 2021 - 11:08 WIB
Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Wacana revisi Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) yang disampaikan pemerintah harus direspons secara cepat dan terukur oleh pelbagai kalangan, khususnya kalangan elite partai politik (parpol) di Tanah Air. Sehingga, pemerintah juga dapat menginventarisir daftar isian masalahnya.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menganggap, perlunya wacana ini direspons dengan cepat agar pemerintah dan DPR bisa mendapatkan masukan lebih banyak dari masyarakat tentang pasal-pasal yang dianggap 'karet'.
"Untuk urusan ini (revisi UU ITE ), harusnya semua pihak berkepentingan. Maka perlu dukungan parpol di parlemen juga parpol yang nggak punya kursi di DPR (nonparlemen). Sebab tanpa dukungan dari elite kita, khawatir hanya jadi wacana," ujarnya saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).
Menurut Fadhli, nantinya para perwakilan parpol yang ada di Senayan memiliki banyak waktu untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam sejumlah pasal krusial yang dianggap merugikan iklim demokrasi kita. Sedangkan, parpol nonparlemen bersama komponen masyarakat sipil bisa mendorong agar revisi tersebut segera diterima DPR sebagai program prioritas legislasi nasional.
"Di era demokrasi saat ini dengan semangat perbaikan legislasi maka suka tidak suka suara intitusionalitas kepartaian harus didengar, termasuk parpol yang nggak punya kursi di Senayan. Mereka punya penetrasi politik yang kuat," ujarnya.
Baca juga: Undang-Undang ITE Mau Direvisi, Fahri Hamzah Malah Minta Dicabut
Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, sejak awal dirinya sepakat bahwa UU ITE ini tak hanya direvisi. Tapi jauh dari itu harus dicabut. Khususnya pada pasal 27 atau (3) dan pasal 28 ayat (2).
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menganggap, perlunya wacana ini direspons dengan cepat agar pemerintah dan DPR bisa mendapatkan masukan lebih banyak dari masyarakat tentang pasal-pasal yang dianggap 'karet'.
"Untuk urusan ini (revisi UU ITE ), harusnya semua pihak berkepentingan. Maka perlu dukungan parpol di parlemen juga parpol yang nggak punya kursi di DPR (nonparlemen). Sebab tanpa dukungan dari elite kita, khawatir hanya jadi wacana," ujarnya saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).
Menurut Fadhli, nantinya para perwakilan parpol yang ada di Senayan memiliki banyak waktu untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam sejumlah pasal krusial yang dianggap merugikan iklim demokrasi kita. Sedangkan, parpol nonparlemen bersama komponen masyarakat sipil bisa mendorong agar revisi tersebut segera diterima DPR sebagai program prioritas legislasi nasional.
"Di era demokrasi saat ini dengan semangat perbaikan legislasi maka suka tidak suka suara intitusionalitas kepartaian harus didengar, termasuk parpol yang nggak punya kursi di Senayan. Mereka punya penetrasi politik yang kuat," ujarnya.
Baca juga: Undang-Undang ITE Mau Direvisi, Fahri Hamzah Malah Minta Dicabut
Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, sejak awal dirinya sepakat bahwa UU ITE ini tak hanya direvisi. Tapi jauh dari itu harus dicabut. Khususnya pada pasal 27 atau (3) dan pasal 28 ayat (2).
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda