Andi Arief Sebut Jokowi Belum Punya Legacy soal Demokrasi dan Kemakmuran
Selasa, 16 Februari 2021 - 09:06 WIB
Politikus Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum mempunyai legacy (warisan) besar tentang demokrasi dan kemakmuran di Indonesia. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) belum mempunyai legacy (warisan) besar tentang demokrasi dan kemakmuran di Indonesia. Bahkan, ia menyebut legacy dari Jokowi cenderung negatif.
"Pak Jokowi belum memiliki legacy besar tentang Demokrasi dan kemakmuran. Bahkan, legacy-nya cenderung negatif," kata Andi dalam cuitanya dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/2/2021).
Bahkan, Andi menyebut, waktu efektif Jokowi sebagai Presiden sampai Juni 2022. "Waktu efektif berkuasa paling sampai Juni 2022, karena partai-partai akan sibuk verifikasi, pendaftaran dan penyusunan caleg/capres. Ada sisa setahun saja dari sekarang," katanya.
Baca juga: Refly Harun Bandingkan Iklim Demokrasi Masa SBY dan Era Jokowi
Andi menyebutkan Jokowi sulit mendapatkan legacy positif untuk kemakmuran bangsa Indonesia saat ini sulit didapatkan karena krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
"Kesempatan Pak Jokowi meninggalkan legacy positif buat kemakmuran sulit didapatkan karena krisis kembar ekonomi dan pandemi belum ada tanda bisa teratasi," katanya.
Namun, Andi mengatakan, Jokowi bisa meninggalkan legacy demokrasi dengan mengembalikan kebebasan berpendapat dan menormalkan Undang-undang Pemilu. "Paling mungkin Pak Jokowi meninggalkan legacy Demokrasi dengan mengembalikan kebebasan berpendapat, menormalkan UU Pemilu," ujarnya.
Baca juga: JK: Demokrasi Tak Dapat Dipisahkan dari Penegakan HAM
Andi mengatakan jika tidak ada terobosan tentang dua itu, yakni terkait dengan kebebasan berpendapat dan normalisasi UU Pemilu, maka Jokowi hanya dikenang rakyat sebagai presiden yang gagal menyejahterakan rakyat dan menjadi bapak stabilitas politik semu.
"Saya khawatir jika tidak ada terobosan besar soal kebebasan dan normalisasi UU Pemilu, Pak Jokowi hanya akan dikenang rakyat sebagai Presiden yang gagal menyejahterakan rakyat dan menjadi bapak Stabilitas Politik semu," katanya.
"Pak Jokowi belum memiliki legacy besar tentang Demokrasi dan kemakmuran. Bahkan, legacy-nya cenderung negatif," kata Andi dalam cuitanya dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/2/2021).
Bahkan, Andi menyebut, waktu efektif Jokowi sebagai Presiden sampai Juni 2022. "Waktu efektif berkuasa paling sampai Juni 2022, karena partai-partai akan sibuk verifikasi, pendaftaran dan penyusunan caleg/capres. Ada sisa setahun saja dari sekarang," katanya.
Baca juga: Refly Harun Bandingkan Iklim Demokrasi Masa SBY dan Era Jokowi
Andi menyebutkan Jokowi sulit mendapatkan legacy positif untuk kemakmuran bangsa Indonesia saat ini sulit didapatkan karena krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
"Kesempatan Pak Jokowi meninggalkan legacy positif buat kemakmuran sulit didapatkan karena krisis kembar ekonomi dan pandemi belum ada tanda bisa teratasi," katanya.
Namun, Andi mengatakan, Jokowi bisa meninggalkan legacy demokrasi dengan mengembalikan kebebasan berpendapat dan menormalkan Undang-undang Pemilu. "Paling mungkin Pak Jokowi meninggalkan legacy Demokrasi dengan mengembalikan kebebasan berpendapat, menormalkan UU Pemilu," ujarnya.
Baca juga: JK: Demokrasi Tak Dapat Dipisahkan dari Penegakan HAM
Andi mengatakan jika tidak ada terobosan tentang dua itu, yakni terkait dengan kebebasan berpendapat dan normalisasi UU Pemilu, maka Jokowi hanya dikenang rakyat sebagai presiden yang gagal menyejahterakan rakyat dan menjadi bapak stabilitas politik semu.
"Saya khawatir jika tidak ada terobosan besar soal kebebasan dan normalisasi UU Pemilu, Pak Jokowi hanya akan dikenang rakyat sebagai Presiden yang gagal menyejahterakan rakyat dan menjadi bapak Stabilitas Politik semu," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda