Elektabilitas PDIP Anjlok, Kasus Korupsi Harun Masiku dan Bansos Disorot
Senin, 08 Februari 2021 - 11:13 WIB
Dia melihat PDIP ingin hattrick menang Pemilu di 2024. Karena, kata dia, PDIP di 2014 dan 2019 menjadi pemenang pemilu. "Jika melorot maka sulit untuk menang hattrick," tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Ujang menilai ada beberapa penyebab yang bisa membuat elektabilitas PDIP anjlok. Di antaranya kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan masih buronnya tersangka kasus suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.
"Penyebabnya bisa saja kasus korupsi yang menimpa elite-elite dan kader mereka. Kasus Harun Masiku yang tak tuntas yang diduga melibatkan petinggi PDIP, itu juga bisa saja menjadikan faktor turunnya elektabilitas PDIP," tutur Ujang.Baca juga: Disebut Tak Miliki Calon Sekualitas AHY dan Anies, PDIP Jawab Rocky Gerung
Ujang pun memberikan saran kepada PDIP agar elektabilitasnya tidak benar terjadi anjlok. "Harus terdepan dalam mendorong pemberantasan korupsi di republik ini. Bukan melindungi siapapun yang diduga terlibat korupsi," katanya.
Ujang menilai ada beberapa penyebab yang bisa membuat elektabilitas PDIP anjlok. Di antaranya kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan masih buronnya tersangka kasus suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.
"Penyebabnya bisa saja kasus korupsi yang menimpa elite-elite dan kader mereka. Kasus Harun Masiku yang tak tuntas yang diduga melibatkan petinggi PDIP, itu juga bisa saja menjadikan faktor turunnya elektabilitas PDIP," tutur Ujang.Baca juga: Disebut Tak Miliki Calon Sekualitas AHY dan Anies, PDIP Jawab Rocky Gerung
Ujang pun memberikan saran kepada PDIP agar elektabilitasnya tidak benar terjadi anjlok. "Harus terdepan dalam mendorong pemberantasan korupsi di republik ini. Bukan melindungi siapapun yang diduga terlibat korupsi," katanya.
(dam)
Lihat Juga :