Elektabilitas PDIP Anjlok, Kasus Korupsi Harun Masiku dan Bansos Disorot
Senin, 08 Februari 2021 - 11:13 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Foto/dok SINDOnews
JAKARTA - Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut anjlok berdasarkan survei New Indonesia Research & Consulting.
Elektabilitas PDIP sebelumnya naik dari 29,3% pada survei Juni 2020 menjadi 31,4% pada survei Oktober 2020. Tetapi pada survei terakhir, elektabilitasnya merosot hingga 23,1%.
Mengenai hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai perlu survei pembanding untuk membuktikan apakah elektabilitas PDIP benar anjlok atau tidak.
"Anggap saja survei tersebut presisi dan mendekati benar, maka ini merupakan kerugian besar bagi PDIP," kata Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Senin (8/2/2021).
Dia melihat PDIP ingin hattrick menang Pemilu di 2024. Karena, kata dia, PDIP di 2014 dan 2019 menjadi pemenang pemilu. "Jika melorot maka sulit untuk menang hattrick," tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Ujang menilai ada beberapa penyebab yang bisa membuat elektabilitas PDIP anjlok. Di antaranya kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan masih buronnya tersangka kasus suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.
"Penyebabnya bisa saja kasus korupsi yang menimpa elite-elite dan kader mereka. Kasus Harun Masiku yang tak tuntas yang diduga melibatkan petinggi PDIP, itu juga bisa saja menjadikan faktor turunnya elektabilitas PDIP," tutur Ujang.
Ujang pun memberikan saran kepada PDIP agar elektabilitasnya tidak benar terjadi anjlok. "Harus terdepan dalam mendorong pemberantasan korupsi di republik ini. Bukan melindungi siapapun yang diduga terlibat korupsi," katanya.
Elektabilitas PDIP sebelumnya naik dari 29,3% pada survei Juni 2020 menjadi 31,4% pada survei Oktober 2020. Tetapi pada survei terakhir, elektabilitasnya merosot hingga 23,1%.
Mengenai hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai perlu survei pembanding untuk membuktikan apakah elektabilitas PDIP benar anjlok atau tidak.
"Anggap saja survei tersebut presisi dan mendekati benar, maka ini merupakan kerugian besar bagi PDIP," kata Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Senin (8/2/2021).
Dia melihat PDIP ingin hattrick menang Pemilu di 2024. Karena, kata dia, PDIP di 2014 dan 2019 menjadi pemenang pemilu. "Jika melorot maka sulit untuk menang hattrick," tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Ujang menilai ada beberapa penyebab yang bisa membuat elektabilitas PDIP anjlok. Di antaranya kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan masih buronnya tersangka kasus suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.
"Penyebabnya bisa saja kasus korupsi yang menimpa elite-elite dan kader mereka. Kasus Harun Masiku yang tak tuntas yang diduga melibatkan petinggi PDIP, itu juga bisa saja menjadikan faktor turunnya elektabilitas PDIP," tutur Ujang.
Ujang pun memberikan saran kepada PDIP agar elektabilitasnya tidak benar terjadi anjlok. "Harus terdepan dalam mendorong pemberantasan korupsi di republik ini. Bukan melindungi siapapun yang diduga terlibat korupsi," katanya.
(dam)
tulis komentar anda