Rumor Kudeta Perburuk Citra Partai Demokrat di Bawah Kepemimpinan AHY
Jum'at, 05 Februari 2021 - 20:34 WIB
JAKARTA - Tudingan adanya pihak-pihak yang mau melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), justru memberi sinyal ada ketidakberesan yang terjadi di internal partai berlambang Mercy tersebut. Bahkan, terkesan membuka borok sendiri.
"Ada dua fenomena yang muncul terkait apa yang disampaikan AHY soal kudeta, pertama, publik sekarang jadi tahu adanya kisruh di internal PD, dimana ada 4 faksi yang tidak mempercayai kepemimpinan AHY sebagai Ketum PD. Kedua, tudingan yang diberikan kepada Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menjadi semacam promosi gratis karena disebut-sebut kudeta untuk mendukung pencalonannya sebagai Capres 2024 mendatang,” ujar Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek yang juga pengamat sosial politik keagamaan Ustaz Rizal Maulana, Jumat (5/2/2021).
Secara terang-terangan, pendiri dan mantan pengurus PD menyatakan dukungannya kepada Moeldoko untuk menjadi Ketum DPP PD, bahkan Capres 2024. "Ini menunjukkan Moeldoko memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas untuk jadi memimpin partai, bahkan menjadi Capres. Hal tersebut tentu menjadi stimulan tersendiri bagi popularitas Jenderal Moeldoko," kata Rizal yang juga Ketua Forum Silaturrahmi Dakwah Kebangsaan ini.
Dia menyimpulkan, rumor kudeta yang digaungkan AHY melahirkan polemik yang lebih banyak merugikan PD dan AHY. "Hal itu sangat merugikan PD dan juga AHY pribadi. Karena persoalan yang seyogyanya bisa diselesaikan secara internal jadi konsumsi publik. Masyarakat jadi tahu bahwa di dalam PD ada masalah hingga menimbulkan faksi dan melahirkan distrust pada kepemimpinan AHY," terang ulama yang biasa disapa Ustad Rizal Asyik ini lagi.
Banyak pemberitaan yang mengungkap kegagalan AHY dalam Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya itu, banyak kader-kader di daerah yang juga menelan kegagalan dalam pilkada menjadi salah satu dasar merebaknya distrust kepada kepemimpinan AHY dalam memimpin Partai Demokrat. Situasi ini bisa berlanjut dan mendegradasi Partai Demokrat dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Untuk itu, Rizal menyarankan agar Partai Demokrat banting stir dengan memperbaiki postur dan gaya berpolitik, termasuk restrukturisasi sampai di tingkat pucuk pimpinannya agar bisa mengangkat citra partai dari keterpurukan yang terus tergerus.
Baca juga: Tantangan Marzuki Alie untuk SBY dan Elite Partai Demokrat
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan menanggapi hal tersebut. "Keterangan Mensesneg Pratikno bahwa Presiden Jokowi tidak akan membalas surat permintaan klarifikasi tentang tudingan rencana kudeta AHY dari kursi Ketum PD oleh Jenderal TNI Purn. Moeldoko sudah clear dan memperkuat fakta bahwa kegiatan yang dilakukan Moeldoko bersifat personal. Sehingga Presiden Jokowi tidak perlu tahu segala urusan pribadi Moeldoko. Dalam hal ini juga tidak perlu dikait-kaitkan dengan urusan kenegaraan dan kebangsaan yang kini sedang fokus dilaksanakan oleh Presiden Jokowi," ucapnya.
"Ada dua fenomena yang muncul terkait apa yang disampaikan AHY soal kudeta, pertama, publik sekarang jadi tahu adanya kisruh di internal PD, dimana ada 4 faksi yang tidak mempercayai kepemimpinan AHY sebagai Ketum PD. Kedua, tudingan yang diberikan kepada Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menjadi semacam promosi gratis karena disebut-sebut kudeta untuk mendukung pencalonannya sebagai Capres 2024 mendatang,” ujar Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek yang juga pengamat sosial politik keagamaan Ustaz Rizal Maulana, Jumat (5/2/2021).
Secara terang-terangan, pendiri dan mantan pengurus PD menyatakan dukungannya kepada Moeldoko untuk menjadi Ketum DPP PD, bahkan Capres 2024. "Ini menunjukkan Moeldoko memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas untuk jadi memimpin partai, bahkan menjadi Capres. Hal tersebut tentu menjadi stimulan tersendiri bagi popularitas Jenderal Moeldoko," kata Rizal yang juga Ketua Forum Silaturrahmi Dakwah Kebangsaan ini.
Dia menyimpulkan, rumor kudeta yang digaungkan AHY melahirkan polemik yang lebih banyak merugikan PD dan AHY. "Hal itu sangat merugikan PD dan juga AHY pribadi. Karena persoalan yang seyogyanya bisa diselesaikan secara internal jadi konsumsi publik. Masyarakat jadi tahu bahwa di dalam PD ada masalah hingga menimbulkan faksi dan melahirkan distrust pada kepemimpinan AHY," terang ulama yang biasa disapa Ustad Rizal Asyik ini lagi.
Banyak pemberitaan yang mengungkap kegagalan AHY dalam Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya itu, banyak kader-kader di daerah yang juga menelan kegagalan dalam pilkada menjadi salah satu dasar merebaknya distrust kepada kepemimpinan AHY dalam memimpin Partai Demokrat. Situasi ini bisa berlanjut dan mendegradasi Partai Demokrat dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Untuk itu, Rizal menyarankan agar Partai Demokrat banting stir dengan memperbaiki postur dan gaya berpolitik, termasuk restrukturisasi sampai di tingkat pucuk pimpinannya agar bisa mengangkat citra partai dari keterpurukan yang terus tergerus.
Baca juga: Tantangan Marzuki Alie untuk SBY dan Elite Partai Demokrat
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan menanggapi hal tersebut. "Keterangan Mensesneg Pratikno bahwa Presiden Jokowi tidak akan membalas surat permintaan klarifikasi tentang tudingan rencana kudeta AHY dari kursi Ketum PD oleh Jenderal TNI Purn. Moeldoko sudah clear dan memperkuat fakta bahwa kegiatan yang dilakukan Moeldoko bersifat personal. Sehingga Presiden Jokowi tidak perlu tahu segala urusan pribadi Moeldoko. Dalam hal ini juga tidak perlu dikait-kaitkan dengan urusan kenegaraan dan kebangsaan yang kini sedang fokus dilaksanakan oleh Presiden Jokowi," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda