Demokrat Kritik Istana soal Moeldoko: Jangan Nanti Pejabat Lain Ngikut
Jum'at, 05 Februari 2021 - 09:18 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Foto/Instagram Jansen
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menegaskan Istana tidak akan membalas surat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi Presiden Joko Widodo tentang dugaan keterlibatan Moeldoko terkait kudeta kepemimpinan di Demokrat.
Jansen menilai persoalan ini juga menyangkut aturan negara. Apakah yang dilakukan Moeldoko diketahui Presiden atau tidak. Jangan sampai hal yang sama dilakukan oleh pejabat lainnya.
Hal tersebut disampaikan Jansen melalui akun Twitternya menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang mengatakan tidak perlu menjawab surat yang dikirim AHY. Pratikno menilai isi surat tersebut terkait dengan dinamika internal Partai Demokrat.
Jansen menegaskan untuk urusan AD/ART partai merupakan urusan Demokrat. Namun persoalan ini juga berkaitan dengan Istana.
"Izin Prof Pratik. Sepakat, soal yang kaitannya dengan AD/ART partai itu urusan kami. Tapi ini juga kan berkaitan dengan 'AD/ART negara/Istana'. Sebagai pembantu Presiden yang dilakukan Pak Mul, Presiden tahu tidak? Boleh tidak? dan lain-lain yang telah kami sampaikan dalam surat. Jangan nanti pejabat lain ngikut," kata Jansen melalui akun Twitternya, @jansen_jsp, Kamis 4 Februari 2021.
Seperti diketahui, adanya upaya penggulingan kepemimpinan di Demokrat disampaikan langsung AHY melalui konferensi pers beberapa waktu lalu. Dia mengungkap ada sejumlah mantan kader Demokrat dan orang lingkaran Istana yang terlibat dalam upaya tersebut. Belakangan Demokrat menyebut nama orang tersebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
AHY langsung mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi mengenai apa yang diduga dilakukan Moeldoko. Menyikapi tudingan itu, Moeldoko telah dua kali menggelar jumpa pers membantah tuduhan Demokrat.
Jansen menilai persoalan ini juga menyangkut aturan negara. Apakah yang dilakukan Moeldoko diketahui Presiden atau tidak. Jangan sampai hal yang sama dilakukan oleh pejabat lainnya.
Hal tersebut disampaikan Jansen melalui akun Twitternya menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang mengatakan tidak perlu menjawab surat yang dikirim AHY. Pratikno menilai isi surat tersebut terkait dengan dinamika internal Partai Demokrat.
Jansen menegaskan untuk urusan AD/ART partai merupakan urusan Demokrat. Namun persoalan ini juga berkaitan dengan Istana.
"Izin Prof Pratik. Sepakat, soal yang kaitannya dengan AD/ART partai itu urusan kami. Tapi ini juga kan berkaitan dengan 'AD/ART negara/Istana'. Sebagai pembantu Presiden yang dilakukan Pak Mul, Presiden tahu tidak? Boleh tidak? dan lain-lain yang telah kami sampaikan dalam surat. Jangan nanti pejabat lain ngikut," kata Jansen melalui akun Twitternya, @jansen_jsp, Kamis 4 Februari 2021.
Seperti diketahui, adanya upaya penggulingan kepemimpinan di Demokrat disampaikan langsung AHY melalui konferensi pers beberapa waktu lalu. Dia mengungkap ada sejumlah mantan kader Demokrat dan orang lingkaran Istana yang terlibat dalam upaya tersebut. Belakangan Demokrat menyebut nama orang tersebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
AHY langsung mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi mengenai apa yang diduga dilakukan Moeldoko. Menyikapi tudingan itu, Moeldoko telah dua kali menggelar jumpa pers membantah tuduhan Demokrat.
Baca Juga
(dam)
tulis komentar anda