Banyak Plt Kepala Daerah, Pilkada 2024 Membuat Pemda Tak Efektif

Mardani menjabarkan beberapa alasan partainya mendukung normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023. Pertama, ia mengkhawatirkan adanya polarisasi karena keterbatasan pilihan seperti yang terjadi pada pemilu 2019.

Belum lagi, kompleksitas teknis elektoral yang berdampak pada korban jiwa. Dia menyebut sulit membayangkan kompleksitas yang terjadi jika berkaca pengalaman pemilu 2019.

(Baca: Pilkada 2022 Ditunda, Jokowi Bisa Satu-satunya Kepala Daerah yang Jadi Presiden)

“Meskipun pilkada-nya tidak serentak dengan hari pemungutan suara pilpres dan pileg, tahapan pelaksanaan akan beririsan dan memberikan beban yang luar biasa bagi penyelenggara. Dan lagi-lagi, konsentrasi kita terpecah belah antara pilpres dan pilkada,” katanya.

Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu menyarankan UU pemilu jangan sampai mengatur terlalu detail, seperti waktu tempat pemungutan suara (TPS) dibuka dan sebagainya. Menurutnya, hal ini akan membuat UU Pemilu ajeg dan bertahan lama. “Berikan distribusi pengaturan tersebut pada peraturan KPU. UU hanya bicara mengenai grand design yang besar,” tegasnya.