Guru Diusulkan Segera Divaksinasi, Pengamat: Harus Jadi Bagian Herd Immunity Integral
Kamis, 28 Januari 2021 - 08:16 WIB
Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema mengatakan vaksinasi COVID-19 untuk guru dan tenaga kependidikan sangat perlu dan harus menjadi prioritas. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Dunia pendidikan Indonesia merupakan salah satu yang terpukul pandemi COVID-19 . Pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak berjalan efektif. Bahkan, kalangan ekonomi kelas bawah sulit mengikutinya karena tak memiliki gawai dan tak mampu membeli kuota internet.
Akhir tahun lalu, pemerintah pusat akhirnya mengambil jalan pintas: memperbolehkan pembelajaran tatap muka (PTM). Di saat bersamaan, kasus COVID-19 meningkat tajam. Pemerintah daerah (pemda) pun membatalkan rencana melaksanakan PTM demi keselamatan dan kesehatan guru, siswa-siswi, dan para orang tua.
Belakangan muncul usulan agar guru dan tenaga kependidikan diprioritas untuk vaksinasi. Salah satu tujuannya, agar mereka bisa segera mengajar secara tetap muka. Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema mengatakan vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan sangat perlu.
Dia menyarankan vaksinasi ini harus diletakkan dalam konteks ketercapaian kekebalan komunitas (herd immunity). Untuk mencapai itu, 70-80% penduduk Indonesia harus divaksinasi.
“Kalau guru dan tenaga kependidikan diprioritaskan tapi yang lain belum tervaksinasi, penularan virus masih bisa terjadi. Jadi persoalannya bukan prioritas atau tidak, tapi vaksinasi guru harus menjadi bagian herd immunity integral di sebuah daerah,” ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (28/1/2021).
Doni menerangkan vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan sebaikanya diprioritaskan di daerah zona merah COVID-19. “Negara perlu melindungi para guru sebagai pendidik bangsa,” ucapnya.
Sampai saat ini, belum ada kejelasan apakah guru akan mendapatkan prioritas. Pemerintah masih fokus pada tenaga kesehatan (nakes). Menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri, ada 4 juta guru dan 68 juta siswa-siswi.
Angka itu bukan angka yang sedikit. Masalahnya, jumlah vaksin COVID-19 masih terbatas. Program vaksinasi terhadap nakes pun masih berjalan lambat.
Doni mengingatkan setelah guru dan tenaga kependidikan divaksinasi, tidak serta merta PTM bisa langsung dilaksanakan. “Kalau sudah divaksinasi tapi populasi penduduk di zona itu sebagian belum, membuka sekolah tatap muka sangat berisiko. Jadi pembukaan sekolah harus bertahap sesuai SKB 4 Menteri yang terbaru,” pungkasnya.
Akhir tahun lalu, pemerintah pusat akhirnya mengambil jalan pintas: memperbolehkan pembelajaran tatap muka (PTM). Di saat bersamaan, kasus COVID-19 meningkat tajam. Pemerintah daerah (pemda) pun membatalkan rencana melaksanakan PTM demi keselamatan dan kesehatan guru, siswa-siswi, dan para orang tua.
Belakangan muncul usulan agar guru dan tenaga kependidikan diprioritas untuk vaksinasi. Salah satu tujuannya, agar mereka bisa segera mengajar secara tetap muka. Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema mengatakan vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan sangat perlu.
Dia menyarankan vaksinasi ini harus diletakkan dalam konteks ketercapaian kekebalan komunitas (herd immunity). Untuk mencapai itu, 70-80% penduduk Indonesia harus divaksinasi.
“Kalau guru dan tenaga kependidikan diprioritaskan tapi yang lain belum tervaksinasi, penularan virus masih bisa terjadi. Jadi persoalannya bukan prioritas atau tidak, tapi vaksinasi guru harus menjadi bagian herd immunity integral di sebuah daerah,” ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (28/1/2021).
Doni menerangkan vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan sebaikanya diprioritaskan di daerah zona merah COVID-19. “Negara perlu melindungi para guru sebagai pendidik bangsa,” ucapnya.
Sampai saat ini, belum ada kejelasan apakah guru akan mendapatkan prioritas. Pemerintah masih fokus pada tenaga kesehatan (nakes). Menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri, ada 4 juta guru dan 68 juta siswa-siswi.
Angka itu bukan angka yang sedikit. Masalahnya, jumlah vaksin COVID-19 masih terbatas. Program vaksinasi terhadap nakes pun masih berjalan lambat.
Doni mengingatkan setelah guru dan tenaga kependidikan divaksinasi, tidak serta merta PTM bisa langsung dilaksanakan. “Kalau sudah divaksinasi tapi populasi penduduk di zona itu sebagian belum, membuka sekolah tatap muka sangat berisiko. Jadi pembukaan sekolah harus bertahap sesuai SKB 4 Menteri yang terbaru,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda