Ini Rincian SE Penanganan Perkara TUN Setelah UU Cipta Kerja Disahkan
Senin, 25 Januari 2021 - 17:46 WIB
SE ini dapat dijadikan pedoman penanganan pendaftaran perkara sampai dengan diterbitkan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung (MA) Lulik Tri Cahyaningrum telah meneken Surat Edaran (SE) penanganan perkara tata usaha negara (TUN) guna mengatasi kekosongan hukum setelah disahkan dan berlakunya UU Cipta Kerja .
Secara spesifik SE tersebut yakni SE Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
SE tertanggal 8 Januari 2021 ini ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di seluruh Indonesia.
(Baca: MA Terbitkan SE Penanganan Perkara TUN Sikapi Kekosongan Hukum Paska UU Ciptaker)
Secara spesifik SE tersebut yakni SE Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
SE tertanggal 8 Januari 2021 ini ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di seluruh Indonesia.
(Baca: MA Terbitkan SE Penanganan Perkara TUN Sikapi Kekosongan Hukum Paska UU Ciptaker)
Lihat Juga :