Komisi di DPR Diminta Gelar Rapat Gabungan Kebut Produksi Vaksin Merah Putih
Selasa, 19 Januari 2021 - 14:43 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto meminta pimpinan Komisi VII DPR diminta menyelenggarakan rapat gabungan bersama Komisi IX DPR dengan mengundang sejumlah stake holder. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Pimpinan Komisi VII DPR diminta menyelenggarakan rapat gabungan bersama Komisi IX DPR dengan mengundang Menristek Bambang Brodjonegoro, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Satgas COVID-19, BPOM dan BUMN Bio Farma. Rapat itu dinilai perlu untuk membahas percepatan jadwal uji pra klinis dan uji klinis vaksin Merah Putih serta membahas dukungan pemerintah untuk menyertakan vaksin Merah Putih dalam program vaksinasi nasional double doses.
Adapun permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII DPR dengan Menristek, Direktur LBM Eijkman dan Kepala LPNK Ristek, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 18 Januari 2021. "Hal ini penting karena kita tengah berkejaran dengan waktu terkait pandemi COVID-19 ini," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (19/1/2021).
Mulyanto mengatakan komitmen terhadap 3 juta vaksin Sinovac sudah terlanjur diambil pemerintah walaupun vaksin ini hanya memiliki efikasi sebesar 65%. "Karena itu masih diperlukan tambahan lebih dari 100 juta dosis vaksin untuk vaksinasi penduduk Indonesia secara signifikan. Jumlah ini sangat besar dan secara bisnis merupakan pasar yang empuk," tegas Anggota Komisi VII DPR ini.
Menurutnya, produksi dan penggunaan vaksin Merah Putih sangat penting agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan sekadar menjadi pasar bisnis vaksin semata. Selain itu, dia khawatir uang negara yang terbatas dan didapat dari utang terkuras habis hanya untuk membeli vaksin impor.
"Karena itu sangat masuk akal kalau kita menggesa riset dan produksi vaksin Merah Putih agar segera digunakan bagi pemulihan pandemi COVID-19. Jangan sampai terlambat yakni diproduksi pada saat pasar vaksin sudah jenuh," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pengadaan vaksin tidak boleh dimonopoli oleh satu produk dengan harga yang tak terkendali. Dia menilai potensi pasar vaksin jangan hanya dinikmati oleh berbagai produk impor yang menyedot devisa negara.
Untuk itu perlu intervensi negara untuk mendorong riset dan produksi vaksin Merah Putih. "Ini penting agar kita tidak sekadar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi negara pembuat, yang berbasis keunggulan para innovator handal nasional. Kita bisa," pungkasnya.
Diketahui, dalam Raker bersama Komisi VII DPR, Menristek Bambang Brodjonegoro menyatakan ada 11 platform riset vaksin Merah Putih oleh 6 lembaga riset yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM. Yang tercepat, LBM Eijkman menjadwakan uji klinis tahap 1-3 bersama BUMN Bio Farma pada buan Juli-Desember 2021 dan target memperoleh izin BPOM dan diproduksi massal pada bulan Januari 2022.
Raker Komisi VII DPR dengan Menristek ditutup dengan kesepakatan akan segera menjadwalkan rapat gabungan komisi DPR untuk membahas percepatan riset dan produksi vaksin Merah Putih.
Adapun permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII DPR dengan Menristek, Direktur LBM Eijkman dan Kepala LPNK Ristek, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 18 Januari 2021. "Hal ini penting karena kita tengah berkejaran dengan waktu terkait pandemi COVID-19 ini," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (19/1/2021).
Mulyanto mengatakan komitmen terhadap 3 juta vaksin Sinovac sudah terlanjur diambil pemerintah walaupun vaksin ini hanya memiliki efikasi sebesar 65%. "Karena itu masih diperlukan tambahan lebih dari 100 juta dosis vaksin untuk vaksinasi penduduk Indonesia secara signifikan. Jumlah ini sangat besar dan secara bisnis merupakan pasar yang empuk," tegas Anggota Komisi VII DPR ini.
Menurutnya, produksi dan penggunaan vaksin Merah Putih sangat penting agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan sekadar menjadi pasar bisnis vaksin semata. Selain itu, dia khawatir uang negara yang terbatas dan didapat dari utang terkuras habis hanya untuk membeli vaksin impor.
"Karena itu sangat masuk akal kalau kita menggesa riset dan produksi vaksin Merah Putih agar segera digunakan bagi pemulihan pandemi COVID-19. Jangan sampai terlambat yakni diproduksi pada saat pasar vaksin sudah jenuh," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pengadaan vaksin tidak boleh dimonopoli oleh satu produk dengan harga yang tak terkendali. Dia menilai potensi pasar vaksin jangan hanya dinikmati oleh berbagai produk impor yang menyedot devisa negara.
Untuk itu perlu intervensi negara untuk mendorong riset dan produksi vaksin Merah Putih. "Ini penting agar kita tidak sekadar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi negara pembuat, yang berbasis keunggulan para innovator handal nasional. Kita bisa," pungkasnya.
Diketahui, dalam Raker bersama Komisi VII DPR, Menristek Bambang Brodjonegoro menyatakan ada 11 platform riset vaksin Merah Putih oleh 6 lembaga riset yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM. Yang tercepat, LBM Eijkman menjadwakan uji klinis tahap 1-3 bersama BUMN Bio Farma pada buan Juli-Desember 2021 dan target memperoleh izin BPOM dan diproduksi massal pada bulan Januari 2022.
Raker Komisi VII DPR dengan Menristek ditutup dengan kesepakatan akan segera menjadwalkan rapat gabungan komisi DPR untuk membahas percepatan riset dan produksi vaksin Merah Putih.
(kri)
tulis komentar anda