Soal Listyo Sigit Temui AHY, Pengamat: Calon Kapolri Diminta Hindari Lobi Politik

Ray mengatakan, institusi polisi dan Kapolri itu bersifat independen. Sekalipun secara struktural di bawah presiden, tapi kewenangan untuk melaksanakan tugas sepenuhnya independen dan parsial. Menurutnya, karena independen itulah, bahkan presiden sekalipun tidak dapat semena-mena menunjuk calon Kapolri. Selain harus melibatkan Kompolnas dan Wanjakti, maka juga harus sepersetujuan DPR . Oleh karena itu, sejatinya polisi tidak dibawa ke dalan urusan politik.

Baca juga : KPK Selisik Aliran Uang Suap Eksportir Benur ke Staf Istri Edhy Prabowo

"Dukungan atau penolakan di DPR misalnya tidak boleh dikaitkan dengan lobi politik tertentu, tapi harus melalui penajaman visi dan pengungkapan kinerja. Calon Kapolri harus dibebaskan dari beban dan hutang budi politik. Agar dengan begitu, ia dapat menegakan hukum secara independen dan tanpa pandang bulu," katanya.

Baca juga : Menuju Kursi Kapolri, Ini Deretan Tantangan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

Lebih lanjut Ray mengatakan, calon Kapolri yang menarik dukungan politik akan punya kecenderungan tidak bersikap netral dan independen, yang pada gilirannya membuat independensi polisi terciderai. Adapun urusan melobi kekuatan partai, merupakan tugas presiden, tentunya didukung oleh koalisi partai pendukung presiden. ”Di sisi lain, untuk memperteguh independensi dimaksud, maka kita membuat mekanisme fit and propert test di DPR. Di ruangan inilah interaksi calon Kapolri dengan kekuatan partai bertemu. Membahas visi- misi, program dan tentu mengungkap rekam jejak sang calon,” katanya.