Kepala PPATK: Pemblokiran Rekening Terkait FPI Berpotensi Bertambah
Senin, 18 Januari 2021 - 01:40 WIB
Pemblokiran terhadap rekening yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berpotensi akan bertambah.Foto/SINDOphoto/Ilustrasi.dok
JAKARTA - Pemblokiran terhadap rekening yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berpotensi akan bertambah. Hingga saat ini, total sudah 89 rekening yang diblokir.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae menuturkan, potensi tersebut bisa saja terjadi lantaran piihaknya melakukan pelacakan secara cermat transaksi di tahun-tahun sebelumnya. "Ini justru (pemblokiran) kenapa jumlahnya bertambah, karena financial tracing kan harus dilihat kemana dulu transaksi. Banyak sekali apalagi kalau kita kita mundur ke sekian tahun ke belakang. Banyak sekali yang harus kita traing, uangnya ke mana," tutur Dian dalam sebuah diskusi daring, Minggu (17/1/2021).
Dia memaparkan, setiap organisasi yang menerima bantuan berupa uang, haruslah mengetahui darimana uang tersebut berasal. Menurutnya, aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 18/2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"Di situ ada, prinsip utama, bahwa harus tahu siapa pemberi dana. Nah kalau menerima duit, harus tahu uangnya darimana, jangan sampai datangnya itu dari organisasi yang bermasalah atau orangnya bermasalah," katanya. Baca: Ini Alasan Komnas HAM Tidak Menyatakan Pelanggaran HAM Berat Atas Kasus Tewasnya Laskar FPI
Kepala PPATK Dian Ediana Rae menuturkan, potensi tersebut bisa saja terjadi lantaran piihaknya melakukan pelacakan secara cermat transaksi di tahun-tahun sebelumnya. "Ini justru (pemblokiran) kenapa jumlahnya bertambah, karena financial tracing kan harus dilihat kemana dulu transaksi. Banyak sekali apalagi kalau kita kita mundur ke sekian tahun ke belakang. Banyak sekali yang harus kita traing, uangnya ke mana," tutur Dian dalam sebuah diskusi daring, Minggu (17/1/2021).
Dia memaparkan, setiap organisasi yang menerima bantuan berupa uang, haruslah mengetahui darimana uang tersebut berasal. Menurutnya, aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 18/2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"Di situ ada, prinsip utama, bahwa harus tahu siapa pemberi dana. Nah kalau menerima duit, harus tahu uangnya darimana, jangan sampai datangnya itu dari organisasi yang bermasalah atau orangnya bermasalah," katanya. Baca: Ini Alasan Komnas HAM Tidak Menyatakan Pelanggaran HAM Berat Atas Kasus Tewasnya Laskar FPI
Lihat Juga :