Pemerintah Tegaskan Komitmennya untuk Pemulihan dan Perlindungan Mangrove

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan perlindungan mangrove . Dari luas lahan kritis 637 ribu hektare, sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17 ribu hektare tahun lalu. Adapun sasaran indikatif rehabilitasi hingga tahun 2024 yaitu 620 ribu hektare.

(Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Bakal Sulap Ekosistem Mangrove Jadi Ekowisata Kekinian)

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian biasanya di lapangannya akan bertambah," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat Rakor Pengelolaan Mangrove Nasional, yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Senin (11/1/2021).



(Baca juga: Lanjutkan Pemulihan Gambut dan Mangrove, Pemerintah Perkuat Kebijakan Iklim)



Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menjelaskan, rencana rehabilitasi mangrove tahun 2021 seluas 124 ribu hektare (20%), tahun 2022 seluas 155 ribu hektare (25%), tahun 2023 seluas 155 ribu hektare (25%), dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektare (30%).

(Baca juga: Lestarikan Lingkungan, Bank DKI dan Dinas Pertamanan Tanam 5.000 Bibit Mangrove)

Untuk mencapai target tersebut, Siti mengatakan, hal pertama yang penting dilakukan yaitu penguatan koordinasi kelembagaan baik di tingkat nasional, maupun antar strata pemerintahan.

Dana rehabilitasi mangrove yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 sendiri baru mencakup areal seluas 1.250 hektar. Oleh karena itu diperlukan perluasan aspek anggaran melalui kerjasama internasional seperti hibah luar negeri yang disinergikan lintas K/L.