Jokowi Pilih Orang Dekat sebagai Calon Kapolri, Bukan Nepotisme tapi Hak Presiden

Menurut analis politik asal UIN Jakarta itu, akan menjadi percuma jika Jokowi memilih orang dekat tetapi tidak bisa memastikan terselesaikannya hal prinsip yang menjadi tupoksi lembaga kepolisian. Oleh sebab itu, Fadhli berpendapat Kapolri harus cakap dalam hal menegakkan supremasi hukum dengan cara tidak tebang pilih dalam menangani pelbagai kasus.

Melanjutkan reformasi kepolisian, Kapolri pilihan Jokowi harus bisa memastikan Polri mengawal dan menegakkan aturan dan hukum dalam menangani COVID-19 dan dampaknya. Memastikan tidak ada lagi ormas-ormas yang gemar menebar kebencian berbasis agama, dan ras tidak bertumbuh kembang di Tanah Air setelah dibubarkannya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan ditetapkannya FPI (Front Pembela Islam) sebagai organisasi terlarang. (Baca juga: Jokowi Diyakini Pilih Calon Kapolri yang Bisa Amankan Kepentingan Pemerintah )

"Mubazir rasanya kalau orang dekat pilihan Presiden tidak bisa memastikan hal-hal di atas. Lebih baik, urusan Kapolri diserahkan ke institusi Polri. Biar Polri, sesuai dinamika internal, mengusung satu calon Kapolri, lalu diserahkan Jokowi. Dan atas persetujuan DPR, Jokowi langsung melantik Kapolri hasil usungan internal Polri," katanya.