Antisipasi Korupsi, Subsidi Pupuk Sebaiknya Langsung ke Petani

Karena itu, kata Noel, Direksi Pupuk Indonesia wajib diganti. Dia yang juga sebagai Aktivis 98 ini menilai selama manajemen pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama, maka subsidi pupuk akan terus bermasalah.

(Baca juga: Upaya Menuju Korporasi Kelas Dunia, Pupuk Indonesia Terapkan Sentralisasi)

Noel menilai skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Pasalnya, panjangnya distribusi pupuk diyakini membuka ruang kebocoran serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Harga pupuk yang rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih murah. Misal pasar negara tetangga. Jangan jangan pupuk untuk petani kita yg tersedia hanya 60 atau 70 persen yang ada. Sisanya malah dijual ke luar negeri. Ini dari sumber saya lho," ujar Noel.

Hal tersebut dikatakannya menyikapi marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tingginya subsidi pupuk Rp33 triliun per tahun yang tidak berdampak pada produktivitas pertanian