Antisipasi Korupsi, Subsidi Pupuk Sebaiknya Langsung ke Petani
Senin, 11 Januari 2021 - 14:36 WIB
Imanuel Ebenezer mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpunnya, penyaluran subsidi selalu bermasalah dan berulang kali diperiksa KPK, polisi dan kejaksaan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpunnya, penyaluran subsidi pupuk selalu bermasalah dan berulang kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi dan kejaksaan.
(Baca juga: Jokowi Minta Subsidi Pupuk yang Mencapai Ratusan Triliun Dievaluasi)
"Bahkan Direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTK KPK. Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang bertanggung jawab soal pupuk yang terjerat hukum," ujar pria yang akrab disapa Noel, Senin (11/1/2021).
(Baca juga: Produk Pestisida dan Pupuk Ramah Lingkungan Disiapkan Nara Kupu Village)
Karena itu, kata Noel, Direksi Pupuk Indonesia wajib diganti. Dia yang juga sebagai Aktivis 98 ini menilai selama manajemen pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama, maka subsidi pupuk akan terus bermasalah.
(Baca juga: Upaya Menuju Korporasi Kelas Dunia, Pupuk Indonesia Terapkan Sentralisasi)
Noel menilai skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Pasalnya, panjangnya distribusi pupuk diyakini membuka ruang kebocoran serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Harga pupuk yang rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih murah. Misal pasar negara tetangga. Jangan jangan pupuk untuk petani kita yg tersedia hanya 60 atau 70 persen yang ada. Sisanya malah dijual ke luar negeri. Ini dari sumber saya lho," ujar Noel.
Hal tersebut dikatakannya menyikapi marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tingginya subsidi pupuk Rp33 triliun per tahun yang tidak berdampak pada produktivitas pertanian
Noel menyarankan agar pemberian pupuk langsung saja ke petani. Sehingga, petani punya keleluasaan untuk membeli pupuk tertentu yang cocok untuk tanamannya.
Dia pun meyakini petani tidak akan curang dan menggunakan uang itu untuk keperluan lain. Karena pupuk sangat penting bagi mereka. "Ini juga berpengaruh bagi harga pupuk. Mereka akan kompetitif. Harga juga murah," kata Noel.
Lebih lanjut dia mengatakan, penyaluran pupuk ke petani tinggal persoalan pendataan yang detail saja. Di pilih benar-benar yang mana petani atau oligarki pertanian.
(Baca juga: Jokowi Minta Subsidi Pupuk yang Mencapai Ratusan Triliun Dievaluasi)
"Bahkan Direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTK KPK. Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang bertanggung jawab soal pupuk yang terjerat hukum," ujar pria yang akrab disapa Noel, Senin (11/1/2021).
(Baca juga: Produk Pestisida dan Pupuk Ramah Lingkungan Disiapkan Nara Kupu Village)
Karena itu, kata Noel, Direksi Pupuk Indonesia wajib diganti. Dia yang juga sebagai Aktivis 98 ini menilai selama manajemen pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama, maka subsidi pupuk akan terus bermasalah.
(Baca juga: Upaya Menuju Korporasi Kelas Dunia, Pupuk Indonesia Terapkan Sentralisasi)
Noel menilai skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Pasalnya, panjangnya distribusi pupuk diyakini membuka ruang kebocoran serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Harga pupuk yang rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih murah. Misal pasar negara tetangga. Jangan jangan pupuk untuk petani kita yg tersedia hanya 60 atau 70 persen yang ada. Sisanya malah dijual ke luar negeri. Ini dari sumber saya lho," ujar Noel.
Hal tersebut dikatakannya menyikapi marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tingginya subsidi pupuk Rp33 triliun per tahun yang tidak berdampak pada produktivitas pertanian
Noel menyarankan agar pemberian pupuk langsung saja ke petani. Sehingga, petani punya keleluasaan untuk membeli pupuk tertentu yang cocok untuk tanamannya.
Dia pun meyakini petani tidak akan curang dan menggunakan uang itu untuk keperluan lain. Karena pupuk sangat penting bagi mereka. "Ini juga berpengaruh bagi harga pupuk. Mereka akan kompetitif. Harga juga murah," kata Noel.
Lebih lanjut dia mengatakan, penyaluran pupuk ke petani tinggal persoalan pendataan yang detail saja. Di pilih benar-benar yang mana petani atau oligarki pertanian.
(maf)
tulis komentar anda