Temuan LSI: Pilkada 2020 Masih Diwarnai Politik Uang
Minggu, 10 Januari 2021 - 18:48 WIB
Mengenai bentuk apa saja yang ditawarkan dalam politik uang, Djayadi melanjutkan, kebanyakan uang dan sembako. Sebanyak 36% responden mengaku pernah ditawari uang dan barang dan mengakui pemberian tersebut berpengaruh terhadal pilihan mereka.
"Kalau dilihat cukup tinggi pengaruhnya cukup tinggi, itulah salah satu alasan kenapa politik uang masih marak di pilkada tahun ini," kata Djayadi. (Baca juga:34 Keluarga Penumpang dan Awak Sriwijaya Air Melapor ke Crisis Center Bandara Soetta)
Secara umum, kata Djayadi, warga yang memiliki pengalaman politik uang cukup tinggi. Sekitar 30,8% pernah ditawari uang atau barang untuk memilih partai atau anggota legislatif, 26,5% pernah ditawari uang atau barang agar memilih capres atau cawapres tertentu, 25,6% pernah ditawari uang atau barang agar memilih calon gubernur tertentu, 27,1% pernah ditawari uang atau barang agar memilih bupati/wali kota tertentu.
Bahkan, kata Djayadi, sekitar 29% pemilih menilai politik uang wajar, jumlahnya berimbang antara wilayah pilkada dan tanpa pilkada. Mereka yang menilai politik uang sebagai hal wajar, mayoritas akan menerima uang tetapi memilih sesuai hati nurani.
"Hal ini menunjukkan bahwa baik di level sikap maupun tingkah laku, warga cukup toleran terhadap politik uang dan pernah mengalaminya pada berbagai tingkatan pemilu. Dengan demikian, upaya untuk menyosialisasikan pemilu tanpa politik uang masih harus terus dilakukan," ucap Djayadi.
"Kalau dilihat cukup tinggi pengaruhnya cukup tinggi, itulah salah satu alasan kenapa politik uang masih marak di pilkada tahun ini," kata Djayadi. (Baca juga:34 Keluarga Penumpang dan Awak Sriwijaya Air Melapor ke Crisis Center Bandara Soetta)
Secara umum, kata Djayadi, warga yang memiliki pengalaman politik uang cukup tinggi. Sekitar 30,8% pernah ditawari uang atau barang untuk memilih partai atau anggota legislatif, 26,5% pernah ditawari uang atau barang agar memilih capres atau cawapres tertentu, 25,6% pernah ditawari uang atau barang agar memilih calon gubernur tertentu, 27,1% pernah ditawari uang atau barang agar memilih bupati/wali kota tertentu.
Bahkan, kata Djayadi, sekitar 29% pemilih menilai politik uang wajar, jumlahnya berimbang antara wilayah pilkada dan tanpa pilkada. Mereka yang menilai politik uang sebagai hal wajar, mayoritas akan menerima uang tetapi memilih sesuai hati nurani.
"Hal ini menunjukkan bahwa baik di level sikap maupun tingkah laku, warga cukup toleran terhadap politik uang dan pernah mengalaminya pada berbagai tingkatan pemilu. Dengan demikian, upaya untuk menyosialisasikan pemilu tanpa politik uang masih harus terus dilakukan," ucap Djayadi.
Lihat Juga :