Menlu Retno Marsudi: Ini 11 Prioritas Diplomasi Indonesia di 2021
Rabu, 06 Januari 2021 - 17:44 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membeberkan 11 prioritas diplomasi Indonesia pada 2021 di tengah pandemi Covid-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membeberkan 11 prioritas diplomasi Indonesia pada 2021 di tengah pandemi Covid-19. Pertama, memperkuat perlindungan WNI di luar negeri. “Kedua, mendukung upaya penanganan pandemi dari aspek kesehatan,” ungkap Retno dalam pernyataan pers tahunan Menlu selama 2020 yang dilakukan secara virtual, Rabu (6/1/2020).
Reno mengatakan dalam refocusing kedua yakni mengatasi pandemi Covid-19, khusus dari sisi mendukung upaya pengelolaan dampak ekonomi. “Diplomasi telah berkontribusi untuk, yang pertama mendorong aktivasi kembali ekonomi tanpa mengorbankan protokol kesehatan melalui travel corridor arrangement dengan bantuan persatuan Emirat Arab, Korea Selatan, RRT, Singapura dan kerangka ASEAN. Saat ini perundingan TCA dengan Jepang masih berlangsung,” katanya. (Baca juga: Menlu: Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB Berakhir)
Sebagai catatan, kata Retno, sampai 14 Januari 2021, program prioritas untuk sementara adalah, pembatasan masuknya WNA ke Indonesia. Selain itu, mendukung persiapan pembukaan kembali pariwisata Indonesia bagi wisatawan mancanegara melalui dukungan The United Nations World Tourism Organization. Ketiga, perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan melalui mendorong implementasi Indonesia-Australia CEPA, mendorong ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership. “Kemudian Indonesia-EFTA-CEPA, Indonesia-Korea CEPA dan MoU to addres the implementation of non tariff Measures (NTM) dalam Hanoi Plan of Action,” katanya. (Baca juga: Menlu Retno Kembali Tegaskan RI Tidak Berniat Normalisasi Hubungan dengan Israel)
Keempat, memfasilitasi realisasi investasi termasuk perusahaan yang ingin mendiversifikasi lokasi investasinya ke Indonesia. Kelima, memperkuat networking untuk menarik investasi termasuk melalui penyelenggaraan World Economic Forum Country Strategy on Indonesia dengan CEO berbagai perusahaan di bidang manufaktur, industri kesehatan, Farmasi, ekonomi digital dan energi terbarukan.
Keenam, menjaga dan memperdalam pasar tradisional Indonesia termasuk melalui perpanjangan fasilitas GSP dari pemerintah Amerika Serikat. Ketujuh, memperluas pasar non tradisional Indonesia di kawasan Amerika Latin dan Karibia melalui forum yang ke-2. Kedelapan, berkontribusi dalam penyusunan visi baru APEC untuk 20 tahun mendatang yang tercermin dalam Putrajaya Vision 2040.
Kesembilan, menarik dan mempromosikan investasi ke Indonesia yang semakin kondusif dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. Kesepuluh, menangani diskriminasi terhadap kelapa sawit antara lain melalui pembentukan joint working group on of vegetable oil antara ASEAN-EU dan menggalang solidaritas negara produsen sawit. Kesebelas, memastikan keberlangsungan layanan komunikasi dan penguatan teknologi digital di tengah pandemi melalui perpanjangan failing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT.
Reno mengatakan dalam refocusing kedua yakni mengatasi pandemi Covid-19, khusus dari sisi mendukung upaya pengelolaan dampak ekonomi. “Diplomasi telah berkontribusi untuk, yang pertama mendorong aktivasi kembali ekonomi tanpa mengorbankan protokol kesehatan melalui travel corridor arrangement dengan bantuan persatuan Emirat Arab, Korea Selatan, RRT, Singapura dan kerangka ASEAN. Saat ini perundingan TCA dengan Jepang masih berlangsung,” katanya. (Baca juga: Menlu: Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB Berakhir)
Sebagai catatan, kata Retno, sampai 14 Januari 2021, program prioritas untuk sementara adalah, pembatasan masuknya WNA ke Indonesia. Selain itu, mendukung persiapan pembukaan kembali pariwisata Indonesia bagi wisatawan mancanegara melalui dukungan The United Nations World Tourism Organization. Ketiga, perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan melalui mendorong implementasi Indonesia-Australia CEPA, mendorong ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership. “Kemudian Indonesia-EFTA-CEPA, Indonesia-Korea CEPA dan MoU to addres the implementation of non tariff Measures (NTM) dalam Hanoi Plan of Action,” katanya. (Baca juga: Menlu Retno Kembali Tegaskan RI Tidak Berniat Normalisasi Hubungan dengan Israel)
Keempat, memfasilitasi realisasi investasi termasuk perusahaan yang ingin mendiversifikasi lokasi investasinya ke Indonesia. Kelima, memperkuat networking untuk menarik investasi termasuk melalui penyelenggaraan World Economic Forum Country Strategy on Indonesia dengan CEO berbagai perusahaan di bidang manufaktur, industri kesehatan, Farmasi, ekonomi digital dan energi terbarukan.
Keenam, menjaga dan memperdalam pasar tradisional Indonesia termasuk melalui perpanjangan fasilitas GSP dari pemerintah Amerika Serikat. Ketujuh, memperluas pasar non tradisional Indonesia di kawasan Amerika Latin dan Karibia melalui forum yang ke-2. Kedelapan, berkontribusi dalam penyusunan visi baru APEC untuk 20 tahun mendatang yang tercermin dalam Putrajaya Vision 2040.
Kesembilan, menarik dan mempromosikan investasi ke Indonesia yang semakin kondusif dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. Kesepuluh, menangani diskriminasi terhadap kelapa sawit antara lain melalui pembentukan joint working group on of vegetable oil antara ASEAN-EU dan menggalang solidaritas negara produsen sawit. Kesebelas, memastikan keberlangsungan layanan komunikasi dan penguatan teknologi digital di tengah pandemi melalui perpanjangan failing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT.
(cip)
tulis komentar anda