Temuan Drone Bawah Laut Sudah Tiga Kali, Perlu Perhatian Serius
Selasa, 05 Januari 2021 - 08:50 WIB
Indonesia disarankan untuk ke PBB atas kerapnya drone asing memasuki wilayah Indonesia. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Peneliti ROOTS Research and Operations on Technology & Society (ROOTS) Riefqi Muna menilai temuan pesawat tanpa awak atau drone bawah laut tidak bisa dianggap remeh. Mengingat sudah terjadi tiga kali dalam beberapa tahun terakhir, kejadian ini perlu mendapatkan perhatian serius.
"Sebagai negara maritim yang strategis di tengah Indo-Pasifik, maka tindakan tersebut dapat bermakna secara geopolitik dan sensitif bagi dinamika keamanan dalam negeri Indonesia, dan dapat berdampak bagi keamanan nasional Indonesia, maupun hubungan diplomasi di kawasan yang sedang mudah memanas," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (5/1/2021).
(Baca: Tidak Hanya China, Ini Negara yang Mengembangkan Drone Bawah Laut)
Dia melanjutkan, penjelasan TNI-AL menyatakan bahwa benda tersebut bukan drone, melainkan seaglider. Namun terlepas dari apakah benda tersebut jenis seaglider maupun drone bawah laut lainnya, yang perlu diperhatikan adalah terjadinya intrusi oleh asing atas wilayah kedaulatan negara Indonesia.
Menurut dia, intrusi tersebut menggunakan teknologi modern bawah laut untuk mendapatkan berbagai infomasi sesuai yang diprogramkan oleh user-nya. "Artinya adanya sebuah kegiatan pengumpulan data intelijen, baik untuk tujuan militer maupun tujuan lainnya," jelasnya.
Riefqi mengatakan, kondisi ini menjadi semakin menantang bagi Indonesia. Sebab, sebagai archipelagic state yang tunduk aturan dalam UNCLOS, maka telah mengizinkan 3 Alur Laut Kepulauan (ALKI) untuk jalur internasional baik kapal perdagangan maupun militer sesuai digariskan oleh UNCLOS.
(Baca: Heboh Temuan 'Drone' Bawah Laut, KSAL Sebut Seaglider)
Kondisi tersebut dalam perkembangan wacana teknologi otonom bawah laut atau Autonomous Underwater Vehicles (AUVs), menjadikan wilayah laut nusantara menjadi semakin vulnerable bagi operasi teknologi bawah laut.
Merespons temuan drone itu, dia mengatakan ke depan perlu peningkatan perhatian untuk memperkuat pertahanan dan keamanan laut. Untuk itu langkah penting adalah menguasai dan pengembangan teknologi terkait.
"Sehingga kita bisa mendeteksi gerakan liar atau unlawful activities di bawah laut dari berbagai negara asing," papar pengamat pertahanan ini.
"Sebagai negara maritim yang strategis di tengah Indo-Pasifik, maka tindakan tersebut dapat bermakna secara geopolitik dan sensitif bagi dinamika keamanan dalam negeri Indonesia, dan dapat berdampak bagi keamanan nasional Indonesia, maupun hubungan diplomasi di kawasan yang sedang mudah memanas," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (5/1/2021).
(Baca: Tidak Hanya China, Ini Negara yang Mengembangkan Drone Bawah Laut)
Dia melanjutkan, penjelasan TNI-AL menyatakan bahwa benda tersebut bukan drone, melainkan seaglider. Namun terlepas dari apakah benda tersebut jenis seaglider maupun drone bawah laut lainnya, yang perlu diperhatikan adalah terjadinya intrusi oleh asing atas wilayah kedaulatan negara Indonesia.
Menurut dia, intrusi tersebut menggunakan teknologi modern bawah laut untuk mendapatkan berbagai infomasi sesuai yang diprogramkan oleh user-nya. "Artinya adanya sebuah kegiatan pengumpulan data intelijen, baik untuk tujuan militer maupun tujuan lainnya," jelasnya.
Riefqi mengatakan, kondisi ini menjadi semakin menantang bagi Indonesia. Sebab, sebagai archipelagic state yang tunduk aturan dalam UNCLOS, maka telah mengizinkan 3 Alur Laut Kepulauan (ALKI) untuk jalur internasional baik kapal perdagangan maupun militer sesuai digariskan oleh UNCLOS.
(Baca: Heboh Temuan 'Drone' Bawah Laut, KSAL Sebut Seaglider)
Kondisi tersebut dalam perkembangan wacana teknologi otonom bawah laut atau Autonomous Underwater Vehicles (AUVs), menjadikan wilayah laut nusantara menjadi semakin vulnerable bagi operasi teknologi bawah laut.
Merespons temuan drone itu, dia mengatakan ke depan perlu peningkatan perhatian untuk memperkuat pertahanan dan keamanan laut. Untuk itu langkah penting adalah menguasai dan pengembangan teknologi terkait.
"Sehingga kita bisa mendeteksi gerakan liar atau unlawful activities di bawah laut dari berbagai negara asing," papar pengamat pertahanan ini.
(muh)
tulis komentar anda