Refleksi Kinerja 2020, Kementerian LHK Punya 3 Fokus Utama di 2021
Rabu, 30 Desember 2020 - 18:14 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan refleksi kinerja Kementerian LHK selama tahun 2020, dan persiapan langkah sektor LHK tahun 2021, Rabu (30/12/2020). Foto/Istimewa
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan refleksi kinerja Kementerian LHK selama tahun 2020, dan persiapan langkah-langkah sektor LHK tahun 2021, pada acara Refleksi 2020: The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2020, Hints (Pokok-pokok) dan Seek (Harapan) 2021, di Jakarta, Rabu (30/12/2020).
(Baca juga: Keberadaan UNDP Dinilai Penting untuk Mendukung Kementerian LHK)
Dalam acara yang berlangsung hybrid, secara luar jaringan dan dalam jaringan (luring dan daring), Menteri Siti menjelaskan, tahun 2020 menjadi momen untuk pemantapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja Kementerian LHK, pemantapan sasaran nasional, serta pemulihan.
"Pandemi Covid-19 memberikan ruang kita untuk berkontemplasi, dan semakin menegaskan pertautan keseimbangan ekonomi-ekologi-sosial untuk pembangunan nasional. Saya kembali tegaskan, upaya pemulihan lingkungan melekat dengan langkah pembangunan ekonomi," kata Menteri Siti pada acara yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta.
(Baca juga: Penjelasan Siti Nurbaya Soal Keberadaan LHK Jadi Aspek Penting)
Lebih lanjut Menteri Siti mengungkapkan, ada tiga fokus kerja Kementerian LHK pada 2021. Pertama, pemantapan Perhutanan Sosial sebagai basis pembangunan ekonomi rakyat. Bobot kegiatannya yaitu pemberian akses lahan, kesempatan usaha dan fasilitasi yang terintegrasi.
Kedua, pemulihan lingkungan secara sistematis, masif, meluas, dan melembaga. Upaya ini meliputi pemulihan gambut dan mangrove, serta rehabilitasi hutan dengan kerja bersama secara besar-besaran, ekspansif, substansial dengan muatan kerja rehabilitasi berupa pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.
"Ketiga, penyederhanaan bagian elemen masyarakat untuk berusaha menjadi produktif, dengan pengawasan standard, dan law enforcement, dengan satu tujuan yaitu lingkungan yang sustainable," ucap Siti.
Pada kegiatan Refleksi Tahun 2020, Kementerian LHK juga meluncurkan buku The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2020. Bagi pemerintah Indonesia, gambaran keadaan hutan dan kehutanan Indonesia dalam SOIFO 2020 ini dapat dianggap sebagai sebuah dokumen politik.
(Baca juga: Keberadaan UNDP Dinilai Penting untuk Mendukung Kementerian LHK)
Dalam acara yang berlangsung hybrid, secara luar jaringan dan dalam jaringan (luring dan daring), Menteri Siti menjelaskan, tahun 2020 menjadi momen untuk pemantapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja Kementerian LHK, pemantapan sasaran nasional, serta pemulihan.
"Pandemi Covid-19 memberikan ruang kita untuk berkontemplasi, dan semakin menegaskan pertautan keseimbangan ekonomi-ekologi-sosial untuk pembangunan nasional. Saya kembali tegaskan, upaya pemulihan lingkungan melekat dengan langkah pembangunan ekonomi," kata Menteri Siti pada acara yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta.
(Baca juga: Penjelasan Siti Nurbaya Soal Keberadaan LHK Jadi Aspek Penting)
Lebih lanjut Menteri Siti mengungkapkan, ada tiga fokus kerja Kementerian LHK pada 2021. Pertama, pemantapan Perhutanan Sosial sebagai basis pembangunan ekonomi rakyat. Bobot kegiatannya yaitu pemberian akses lahan, kesempatan usaha dan fasilitasi yang terintegrasi.
Kedua, pemulihan lingkungan secara sistematis, masif, meluas, dan melembaga. Upaya ini meliputi pemulihan gambut dan mangrove, serta rehabilitasi hutan dengan kerja bersama secara besar-besaran, ekspansif, substansial dengan muatan kerja rehabilitasi berupa pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.
"Ketiga, penyederhanaan bagian elemen masyarakat untuk berusaha menjadi produktif, dengan pengawasan standard, dan law enforcement, dengan satu tujuan yaitu lingkungan yang sustainable," ucap Siti.
Pada kegiatan Refleksi Tahun 2020, Kementerian LHK juga meluncurkan buku The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2020. Bagi pemerintah Indonesia, gambaran keadaan hutan dan kehutanan Indonesia dalam SOIFO 2020 ini dapat dianggap sebagai sebuah dokumen politik.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda