Refleksi Akhir Tahun, PAN Kritisi Manajemen Krisis dan Data Covid-19

"Dengan mengambil pelajaran dari kejadian sepanjang tahun 2020, kami mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam menegakkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta membatasi secara tegas mobilitas masyarakat yang menyebabkan kerumunan dan keramaian," ujar Eddy.

Selain itu, dia menambahkan, PAN mendorong agar pemerintah untuk memperbaiki manajemen dan komunikasi krisis dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah diharapkan memaparkan realita dan data secara apa adanya agar kesadaran dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Pemerintah juga diharapkan terus membangun komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam lingkungan pemerintah pusat dan daerah dan sedapat mungkin melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam kesempatan ini, PAN mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi protokol Kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah dan sesuai standar yang ditetapkan WHO," paparnya.

Vaksin Harus Halal dan Terbuka Pengadaannya

Sementara itu, Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menuturkan, sejak awal Fraksi PAN secara sungguh-sungguh telah menyuarakan agar vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Aspirasi ini disampaikan secara formal di dalam rapat-rapat kerja bersama pemerintah dan juga melalui advokasi publik di berbagai media yang ada. Dalam konteks itu, PAN memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang disuarakan Partai Amanat Nasional sebelumnya.

"Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi secara menyeluruh sekaligus mencegah segala bentuk komersialisasi fasilitas kesehatan pada masyarakat," kata Saleh di kesempatan sama.

Meskipun dengan program vaksin gratis, sambung anggota Komisi IX DPR ini, PAN mengingatkan pemerintah untuk tetap menjamin keamanan, mutu, dan efikasi vaksin sebelum digunakan dengan melakukan berbagai tahapan uji klinis yang dipersyaratkan.

"Sejalan dengan itu PAN mendesak Badan POM untuk mengedepankan independensi dan integritas dalam melakukan pengujian sebelum mengeluarkan emergency use authorization," ujarnya.