PKS Minta BPK Turun Tangan terkait Impor Vaksin COVID-19
Kamis, 24 Desember 2020 - 09:41 WIB
Menurut Mulyanto, pembelian vaksin itu terasa janggal karena efikasi, mutu dan keamanan vaksin tersebut belum diketahui karena uji klinis fase III belum keluar hasilnya. Sehingga BPOM belum mengeluarkan izin edarnya. Kondisi ini, kata Mulyanto, berpotensi merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang tidak sedikit.
"Ini kan lucu. Orang awam pun banyak yang bertanya, kenapa kita mengimpor dan membayar 80% dari 3 juta dosis vaksin tersebut, padahal tidak ada jaminan kualitas terkait efektivitas, imunogenitas dan keamanannya bagi pengguna? Ini seperti membeli kucing dalam karung," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini. (Baca juga: 1,2 Juta Dosis Vaskin Covid-19 Tiba di Indonesia )
Menurut logika publik sederhana, kata Mulyanto, impor baru dapat dilakukan setelah diketahui kualitas, mutu dan keamanan barang yang akan diimpor, sehingga risiko terhadap keuangan negara dapat dikurangi. Maka itu, Mulyanto mendesak BPK melaksanakan audit atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap BUMN Bio farma khususnya, terkait dengan pengadaan vaksin impor sinovac ini.
Sehingga dapat diperoleh keyakinan yang cukup memadai, bahwa keuangan negara dikelola secara cermat. Sesuai dengan UU Nomor 15/2004 Pasal 8 Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.
"Ini kan lucu. Orang awam pun banyak yang bertanya, kenapa kita mengimpor dan membayar 80% dari 3 juta dosis vaksin tersebut, padahal tidak ada jaminan kualitas terkait efektivitas, imunogenitas dan keamanannya bagi pengguna? Ini seperti membeli kucing dalam karung," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini. (Baca juga: 1,2 Juta Dosis Vaskin Covid-19 Tiba di Indonesia )
Menurut logika publik sederhana, kata Mulyanto, impor baru dapat dilakukan setelah diketahui kualitas, mutu dan keamanan barang yang akan diimpor, sehingga risiko terhadap keuangan negara dapat dikurangi. Maka itu, Mulyanto mendesak BPK melaksanakan audit atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap BUMN Bio farma khususnya, terkait dengan pengadaan vaksin impor sinovac ini.
Sehingga dapat diperoleh keyakinan yang cukup memadai, bahwa keuangan negara dikelola secara cermat. Sesuai dengan UU Nomor 15/2004 Pasal 8 Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.
(abd)
Lihat Juga :