Saatnya Akselerasi Kinerja Pemerintahan
Kamis, 24 Desember 2020 - 07:09 WIB
Wamen Pertanian Harvick Hasnul Qolby mengaku Presiden memberi sejumlah pesan terkait ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Menurut dia, isu ketahanan pangan sangat serius mengingat ruang gerak pertanian dan produk pertanian kemungkinan besar terganggu. "Jadi, rice estate dan lain-lain, tepatnya program-program itu, Bapak Presiden berharap saya bisa sinergi membantu bapak menteri," ungkap dia. (
)
Dia pun menyatakan komitmennya akan bekerja cepat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi karena adanya pandemi. "Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Selebihnya mungkin saya segera akan bertindak cepat dengan bapak menteri bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah pandemi di negara kita," tandas dia.
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini sepakat para wamen baru harus memacu kinerja di kementerian masing-masing. Seperti wamen di Kementerian Kesehatan, dia berharap kehadiran Dante Saksono Harbuwono bisa melengkapi kerja Budi Gunawan Sadikin yang bukan dari kalangan dokter.
"Justru duet itu menjadi lebih sempurna. Perpaduan ini menjadi lebih ada harapan untuk bisa mengatur sistem kesehatan. Memang, kita punya cita-cita ada reformasi yang lain lebih keren di sektor kesehatan, "kata Anggia, kepada KORAN SINDO, Rabu (23/12/2020).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) ini pun mengingatkan Kementerian Kesehatan harus mampu bekerja supercepat, tepat, dan strategis untuk menghentikan pandemi yang sudah berlarut-larut. Secara pribadi, dia mengapresiasi kinerja menteri sebelumnya, Terawan Agus Putranto, yang sudah berusaha maksimal. Namun, saat ini ada kebutuhan yang harus extra ordinary effort.
"Saya meyakini peran wakil menteri sangat strategis dalam membantu menteri untuk mengatasi masalah atau isu-isu kesehatan. Apalagi, didukung dengan jajaran direktur jenderal yang punya kompetensi di bidangnya," ujar dia.
Pengamat politik Idil Akbar meminta kehadiran wamen harus diiringi dengan kejelasan job desk. Dengan demikian, nantinya kerja menteri dan wamen bisa efektif. "Efektivitas dalam penanganan COVID-19, misalnya. Menterinya menjalankan manajerial, wakilnya mengelola urusan teknis penanganan COVID-19," ujar dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat juga sepakat kerja wamen harus mampu mengakselerasi kinerja pemerintahan. "Dalam masa pandemi sukar jika hanya satu pimpinan. Bisa jadi berbagi manajerial di Kemenkes antara menkes dan wamenkes. Ini respons dalam rangka pandemi. Tinggal pendekatan Budi Gunadi. Dia sosok yang berhasil dengan latar belakang perbankan," tuturnya.
Cecep yakin jajaran Kemenkes yang kebanyakan berlatar dokter dan ahli kesehatan akan menerima kehadiran Budi Gunadi. Apalagi, buat para birokrat yang berpikiran terbuka. Budi, menurutnya, kemungkinan diplot untuk membenahi manajerial dan masalah kesehatan secara menyeluruh sekaligus memulihkan ekonomi dengan pendekatan kesehatan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa juga melihat pentingnya posisi wamen. Untuk posisi wamenkumham, misalnya, diperlukan mengingat kesibukan Menkumham dalam mengurus kementerian itu. "Sebenarnya keberadaan wakil menteri hukum dan HAM memang dibutuhkan jika dilihat kesibukan Pak Menteri dalam melayani banyaknya kegiatan kementerian," ujar dia di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Dia pun menyatakan komitmennya akan bekerja cepat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi karena adanya pandemi. "Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Selebihnya mungkin saya segera akan bertindak cepat dengan bapak menteri bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah pandemi di negara kita," tandas dia.
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini sepakat para wamen baru harus memacu kinerja di kementerian masing-masing. Seperti wamen di Kementerian Kesehatan, dia berharap kehadiran Dante Saksono Harbuwono bisa melengkapi kerja Budi Gunawan Sadikin yang bukan dari kalangan dokter.
"Justru duet itu menjadi lebih sempurna. Perpaduan ini menjadi lebih ada harapan untuk bisa mengatur sistem kesehatan. Memang, kita punya cita-cita ada reformasi yang lain lebih keren di sektor kesehatan, "kata Anggia, kepada KORAN SINDO, Rabu (23/12/2020).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) ini pun mengingatkan Kementerian Kesehatan harus mampu bekerja supercepat, tepat, dan strategis untuk menghentikan pandemi yang sudah berlarut-larut. Secara pribadi, dia mengapresiasi kinerja menteri sebelumnya, Terawan Agus Putranto, yang sudah berusaha maksimal. Namun, saat ini ada kebutuhan yang harus extra ordinary effort.
"Saya meyakini peran wakil menteri sangat strategis dalam membantu menteri untuk mengatasi masalah atau isu-isu kesehatan. Apalagi, didukung dengan jajaran direktur jenderal yang punya kompetensi di bidangnya," ujar dia.
Pengamat politik Idil Akbar meminta kehadiran wamen harus diiringi dengan kejelasan job desk. Dengan demikian, nantinya kerja menteri dan wamen bisa efektif. "Efektivitas dalam penanganan COVID-19, misalnya. Menterinya menjalankan manajerial, wakilnya mengelola urusan teknis penanganan COVID-19," ujar dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat juga sepakat kerja wamen harus mampu mengakselerasi kinerja pemerintahan. "Dalam masa pandemi sukar jika hanya satu pimpinan. Bisa jadi berbagi manajerial di Kemenkes antara menkes dan wamenkes. Ini respons dalam rangka pandemi. Tinggal pendekatan Budi Gunadi. Dia sosok yang berhasil dengan latar belakang perbankan," tuturnya.
Cecep yakin jajaran Kemenkes yang kebanyakan berlatar dokter dan ahli kesehatan akan menerima kehadiran Budi Gunadi. Apalagi, buat para birokrat yang berpikiran terbuka. Budi, menurutnya, kemungkinan diplot untuk membenahi manajerial dan masalah kesehatan secara menyeluruh sekaligus memulihkan ekonomi dengan pendekatan kesehatan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa juga melihat pentingnya posisi wamen. Untuk posisi wamenkumham, misalnya, diperlukan mengingat kesibukan Menkumham dalam mengurus kementerian itu. "Sebenarnya keberadaan wakil menteri hukum dan HAM memang dibutuhkan jika dilihat kesibukan Pak Menteri dalam melayani banyaknya kegiatan kementerian," ujar dia di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
tulis komentar anda