Kompetensi 6 Menteri Baru Jokowi Oke, Moral dan Integritas Perlu Diuji
Rabu, 23 Desember 2020 - 07:05 WIB
Namun di antara keenam nama tersebut, sosok Budi Gunadi Sadikin menjadi di luar mainstream selama ini. Ia menggantikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Padahal, Budi Gunadi bukan berlatar belakang dokter, tetapi lulusan teknik Fisika Nuklir dari ITB dan dikenal sebagai seorang profesional yang memiliki banyak pengalaman di bidang bisnis dan perbankan.
“Keputusan Presiden Jokowi ini justru menarik. Dugaan saya, hal ini berkaitan dengan skema penanganan masalah pandemi Covid-19 yang memerlukan langkah cepat dan tepat. Ini merupakan langkah extra ordinary yang memang dibutuhkan ketika menghadapi kondisi yang luar biasa seperti sekarang ini,” kata dia.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Karyono pun mengaitkan reshuffle dengan paradigma kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan semestinya menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Negara RI 1945 sebagai visi besar menuju Indonesia yang dicita-citakan.
Karena itu, ia menilai paradigma kekuasaan harus kembali ke khitah agar tujuan pembangunan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Kabinet pemerintahan yang berisikan orang-orang dari pelbagai latar belakang harus memiliki paradigma dan platform yang sama dalam memajukan Indonesia.
“Keputusan Presiden Jokowi ini justru menarik. Dugaan saya, hal ini berkaitan dengan skema penanganan masalah pandemi Covid-19 yang memerlukan langkah cepat dan tepat. Ini merupakan langkah extra ordinary yang memang dibutuhkan ketika menghadapi kondisi yang luar biasa seperti sekarang ini,” kata dia.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Karyono pun mengaitkan reshuffle dengan paradigma kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan semestinya menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Negara RI 1945 sebagai visi besar menuju Indonesia yang dicita-citakan.
Karena itu, ia menilai paradigma kekuasaan harus kembali ke khitah agar tujuan pembangunan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Kabinet pemerintahan yang berisikan orang-orang dari pelbagai latar belakang harus memiliki paradigma dan platform yang sama dalam memajukan Indonesia.
(muh)
Lihat Juga :