Reshuffle Dinilai Lebih Kuat Muatan Politis, Ini Alasannya
Rabu, 23 Desember 2020 - 01:24 WIB
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta Khoirul Umam menilai reshuffle kabinet kali ini lebih kental muatan politisnya.Foto/Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju . Ada enam menteri baru yanh ditunjuk. Namun, reshuffle kabinet kali ini dinilai lebih kental muatan politisnya.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta Khoirul Umam mengatakan, masuknya nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Manparektaf sendiri adalah kompensasi atas pertarungan lama di Pilpres 2019. "Sandiaga Uno juga telah mencoba ikut mendorong pemenangan anak dan menantu Jokowi saat Pilkada 9 Desember 2020 lalu," ujar Khoirul Umam, Selasa (22/12/2020).
Begitu pula penunjukan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial (Mensos), menurut Umam, bisa dimaknai sebagai upaya pembuktian ulang kader PDIP di jabatan Mensos yang saat dipegang Juliari Batubara telah mencoreng integritas partainya. "Pengalaman teknis Risma sebagai Wali Kota Surabaya diharapkan bisa memberi peluang perubahan dalam sistem bansos nasional yang saat ini rentan dimanfaatkan sebagai sapi perah kepentingan politik dan bisnis di sekitar kekuasaan," tuturnya.
Terkait nama Yahya Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai Menteri Agama, menurut Umam, adalah kader PKB yang juga tercatat sebagai Ketum GP Ansor NU. "Penempatan Gus Yaqut tidak hanya diposisikan sebagai representasi PKB, tetapi juga untuk meredam gejolak di internal PBNU yang belakangan kecewa terhadap pemerintahan Jokowi karena dinilai tidak memberikan slot kementerian kepada wakil PBNU. Tapi saya menduga, PBNU tetap tidak menerima dengan baik karena Gus Yaqut sendiri lebih merepresentasikan PKB, bukan PBNU," katanya.
Sementara munculnya nama Sakti Wahyu Trenggono yang semula di posisi Wakil Menhan dan kini berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah seorang pengusaha. (Baca: Reshuffle untuk Partai dan Pengusaha?)
"Tapi jamak dipahami bahwa Trenggono adalah figur yang cukup dekat dengan elite PDIP dan Gerindra. Karena itu, Trenggono harus bisa membuktikan kualitas kinerjanya di tengah catatan merah pasca-skandal korupsi di KKP," ujarnya.
Bagaimana dengan nama Muhammad Luthfi yang dianggap punya pengalaman sebagai Menteri Perdagangan, mengingat sebelumnya juga pernah menjabat posisi serupa di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurut Umam, masuknya nama Luthfi diduga karena kuatnya komunikasi Erick Thohir yang notabene sahabat dekat Luthfi."Erick saat ini memegang sejumlah peran sentral di pemerintahan Jokowi perubahan kedua ini," katanya.
Menurut Umam, berita reshuffle kali ini sebaiknya cukup menjadi intermezo di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah. "Tidak perlu ada masa bulan madu, jajaran menteri baru harus mulai bekerja, dan penegakan hukum terkait Menteri KKP dan Mensos lama harus kembali berjalan," pungkasnya.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta Khoirul Umam mengatakan, masuknya nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Manparektaf sendiri adalah kompensasi atas pertarungan lama di Pilpres 2019. "Sandiaga Uno juga telah mencoba ikut mendorong pemenangan anak dan menantu Jokowi saat Pilkada 9 Desember 2020 lalu," ujar Khoirul Umam, Selasa (22/12/2020).
Begitu pula penunjukan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial (Mensos), menurut Umam, bisa dimaknai sebagai upaya pembuktian ulang kader PDIP di jabatan Mensos yang saat dipegang Juliari Batubara telah mencoreng integritas partainya. "Pengalaman teknis Risma sebagai Wali Kota Surabaya diharapkan bisa memberi peluang perubahan dalam sistem bansos nasional yang saat ini rentan dimanfaatkan sebagai sapi perah kepentingan politik dan bisnis di sekitar kekuasaan," tuturnya.
Terkait nama Yahya Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai Menteri Agama, menurut Umam, adalah kader PKB yang juga tercatat sebagai Ketum GP Ansor NU. "Penempatan Gus Yaqut tidak hanya diposisikan sebagai representasi PKB, tetapi juga untuk meredam gejolak di internal PBNU yang belakangan kecewa terhadap pemerintahan Jokowi karena dinilai tidak memberikan slot kementerian kepada wakil PBNU. Tapi saya menduga, PBNU tetap tidak menerima dengan baik karena Gus Yaqut sendiri lebih merepresentasikan PKB, bukan PBNU," katanya.
Sementara munculnya nama Sakti Wahyu Trenggono yang semula di posisi Wakil Menhan dan kini berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah seorang pengusaha. (Baca: Reshuffle untuk Partai dan Pengusaha?)
"Tapi jamak dipahami bahwa Trenggono adalah figur yang cukup dekat dengan elite PDIP dan Gerindra. Karena itu, Trenggono harus bisa membuktikan kualitas kinerjanya di tengah catatan merah pasca-skandal korupsi di KKP," ujarnya.
Bagaimana dengan nama Muhammad Luthfi yang dianggap punya pengalaman sebagai Menteri Perdagangan, mengingat sebelumnya juga pernah menjabat posisi serupa di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurut Umam, masuknya nama Luthfi diduga karena kuatnya komunikasi Erick Thohir yang notabene sahabat dekat Luthfi."Erick saat ini memegang sejumlah peran sentral di pemerintahan Jokowi perubahan kedua ini," katanya.
Menurut Umam, berita reshuffle kali ini sebaiknya cukup menjadi intermezo di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah. "Tidak perlu ada masa bulan madu, jajaran menteri baru harus mulai bekerja, dan penegakan hukum terkait Menteri KKP dan Mensos lama harus kembali berjalan," pungkasnya.
(hab)
tulis komentar anda