Fokus Penegakan Hukum, Semua Pihak Diharap Tak Spekulasi Soal Calon Kapolri
Senin, 21 Desember 2020 - 14:40 WIB
Bursa pemilihan calon Kapolri terus bergulir. Sejumlah kalangan prediksi siapa yang pantas menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Bursa pemilihan calon Kapolri terus bergulir. Sejumlah kalangan memprediksi siapa yang pantas menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun pada Februari 2021 mendatang.
(Baca juga: Syarat Utama Calon Kapolri Dekat Dengan Presiden dan Bisa Diatur )
Bendahara Umum PB HMI Abdul Rabbi Syahrir menilai, agar semua pihak menahan diri memunculkan sejumlah spekulasi-spekulasi terkait suksesi pergantian Kapolri dan calon penggantinya, dimana hal ini dianggap berpotensi membuat keadaan menjadi gaduh.
(Baca juga: Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Punya Kunci Soal Calon Kapolri)
"Mari sama-sama kita semua untuk tidak menciderai hak prerogatif presiden untuk menentukan putra terbaik Bhayangkara yang layak dan patut menjadi Kapolri nantinya," kata Abdul Rabbi, Senin (21/12/2020).
(Baca juga: Jelang Akhir 2020, DPR Belum Terima Nama Kapolri Pengganti Idham Azis)
Menurut Abdul, yang perlu sama-sama dipahami, bahwa saat ini Institusi Polri sedang diuji konsistensinya dalam hal melaksanakan kerja penegakkan hukum yang profesional dan berkeadilan.
"Oleh karenanya, sudah selayaknya seluruh komponen bangsa ini turut mengawal untuk memastikan seberapa objektif kerja-kerja penegakkan hukum di negeri kita tercinta ini," ujarnya.
Selanjutnya kata dia, serahkan segala proses berkaitan suksesi pergantian Kapolri tersebut sepenuhnya terhadap mekanisme yang ada, percayakan kepada wanjakti untuk berkoordinasi dengan pihak Istana membentuk semacam pansel sebagai tahap awal seleksi dan hasilnya diserahkan ke DPR (Komisi III) untuk uji kelayakan dan kepatutan
"Yang terakhir dan tentunya menjadi harapan kita semua bahwa siapapun Kapolrinya harus mampu memastikan masa depan penegakkan hukum yang Humanis, Profesional dan Berkeadilan dapat kita sonsong bersama demi tercapainya visi Indonesia Maju," tutup Abdul Rabbi.
(Baca juga: Syarat Utama Calon Kapolri Dekat Dengan Presiden dan Bisa Diatur )
Bendahara Umum PB HMI Abdul Rabbi Syahrir menilai, agar semua pihak menahan diri memunculkan sejumlah spekulasi-spekulasi terkait suksesi pergantian Kapolri dan calon penggantinya, dimana hal ini dianggap berpotensi membuat keadaan menjadi gaduh.
(Baca juga: Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Punya Kunci Soal Calon Kapolri)
"Mari sama-sama kita semua untuk tidak menciderai hak prerogatif presiden untuk menentukan putra terbaik Bhayangkara yang layak dan patut menjadi Kapolri nantinya," kata Abdul Rabbi, Senin (21/12/2020).
(Baca juga: Jelang Akhir 2020, DPR Belum Terima Nama Kapolri Pengganti Idham Azis)
Menurut Abdul, yang perlu sama-sama dipahami, bahwa saat ini Institusi Polri sedang diuji konsistensinya dalam hal melaksanakan kerja penegakkan hukum yang profesional dan berkeadilan.
"Oleh karenanya, sudah selayaknya seluruh komponen bangsa ini turut mengawal untuk memastikan seberapa objektif kerja-kerja penegakkan hukum di negeri kita tercinta ini," ujarnya.
Selanjutnya kata dia, serahkan segala proses berkaitan suksesi pergantian Kapolri tersebut sepenuhnya terhadap mekanisme yang ada, percayakan kepada wanjakti untuk berkoordinasi dengan pihak Istana membentuk semacam pansel sebagai tahap awal seleksi dan hasilnya diserahkan ke DPR (Komisi III) untuk uji kelayakan dan kepatutan
"Yang terakhir dan tentunya menjadi harapan kita semua bahwa siapapun Kapolrinya harus mampu memastikan masa depan penegakkan hukum yang Humanis, Profesional dan Berkeadilan dapat kita sonsong bersama demi tercapainya visi Indonesia Maju," tutup Abdul Rabbi.
(maf)
tulis komentar anda