Iuran BPJS Dinaikkan Lagi, Waketum Gerindra: Menyakitkan Hati Rakyat
Rabu, 13 Mei 2020 - 16:35 WIB
Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono ikut mengritik langkah Presiden Jokowi yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono ikut mengritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, rakyat sedang menghadapi berbagai persoalan dampak pandemi COVID-19.
Arief mengatakan, keadaan ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah sudah ambruk akibat banyak di antara mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kemudian, banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tutup karena pengusahanya sudah tidak mampu bayar angsuran bank alias macet sudah lima bulan. (Baca juga: Perpres 64/2020 Diteken, Ini Rincian Kenaikan Iuran BPJS Per 1 Juli 2020)
"Ini kok malah BPJS Kesehatan iurannya dinaikan, sungguh enggak pakai otak dan tidak melihat realitas keadaan ekonomi dan sosialnya masyarakat," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (13/5/2020). (Baca juga: Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan MA)
Dia mengatakan, hampir jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Dia melanjutkan, banyak pabrik tutup alias bangkrut, pengemudi ojek online pun tak sanggup bayar iuran BPJS Kesehatan.
"Kok malah dinaikan iuran BPJS Kesehatan. Wong yang pada kerja di sektor swasta aja masih belum jelas nasibnya ada yang di PHK, dirumahkan tanpa gaji, dirumahkan gaji 50%, masuk kerja, tapi gajinya hanya 50% karena perusahaan produksi dan penjualannya menurun draktis hingga tinggal 20-30%," ungkapnya.
Maka itu, dia menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu menyakitkan masyarakat kecil dan menengah. Menurut dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak begitu menjadi masalah jika dilakukan setelah pandemi COVID-19 selesai.
"Ini akibat dampak Corona saja sudah banyak buruh, pengusaha yang KO kok, nah untuk apa itu penambahan anggaran lewat Perppu COVID-19, kok enggak dianggarkan untuk nyuntik BPJS kesehatan untuk jadi subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat, padahal itu yang paling penting karena pandemi COVID kan kuat sekali hubungannya sama kesehatan masyarakat loh," ujar dia.
Dia pun meminta Presiden Jokowi lebih bijak. "Cobalah Kangmas bijak karena perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan bikin rakyat banyak makin sebel dan nyumpahin Kangmas Jokowi loh. Apalagi tidak ada kepastian Kangmas sanggup bisa menciptakan perdamaian sama virus Corona," katanya.
Arief mengatakan, keadaan ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah sudah ambruk akibat banyak di antara mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kemudian, banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tutup karena pengusahanya sudah tidak mampu bayar angsuran bank alias macet sudah lima bulan. (Baca juga: Perpres 64/2020 Diteken, Ini Rincian Kenaikan Iuran BPJS Per 1 Juli 2020)
"Ini kok malah BPJS Kesehatan iurannya dinaikan, sungguh enggak pakai otak dan tidak melihat realitas keadaan ekonomi dan sosialnya masyarakat," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (13/5/2020). (Baca juga: Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan MA)
Dia mengatakan, hampir jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Dia melanjutkan, banyak pabrik tutup alias bangkrut, pengemudi ojek online pun tak sanggup bayar iuran BPJS Kesehatan.
"Kok malah dinaikan iuran BPJS Kesehatan. Wong yang pada kerja di sektor swasta aja masih belum jelas nasibnya ada yang di PHK, dirumahkan tanpa gaji, dirumahkan gaji 50%, masuk kerja, tapi gajinya hanya 50% karena perusahaan produksi dan penjualannya menurun draktis hingga tinggal 20-30%," ungkapnya.
Maka itu, dia menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu menyakitkan masyarakat kecil dan menengah. Menurut dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak begitu menjadi masalah jika dilakukan setelah pandemi COVID-19 selesai.
"Ini akibat dampak Corona saja sudah banyak buruh, pengusaha yang KO kok, nah untuk apa itu penambahan anggaran lewat Perppu COVID-19, kok enggak dianggarkan untuk nyuntik BPJS kesehatan untuk jadi subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat, padahal itu yang paling penting karena pandemi COVID kan kuat sekali hubungannya sama kesehatan masyarakat loh," ujar dia.
Dia pun meminta Presiden Jokowi lebih bijak. "Cobalah Kangmas bijak karena perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan bikin rakyat banyak makin sebel dan nyumpahin Kangmas Jokowi loh. Apalagi tidak ada kepastian Kangmas sanggup bisa menciptakan perdamaian sama virus Corona," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda