100% Vaksin Gratis, Spekulan Meringis
Kamis, 17 Desember 2020 - 06:33 WIB
Pihaknya juga memerintahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dalam merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini. “Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” ujarnya.
Jokowi juga menyampaikan bahwa vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dilakukan pada Januari 2021. Dia menandaskan bahwa vaksinasi membutuhkan waktu. Sebab untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity minimal 70% masyarakat harus divaksinasi Covid-19. “Artinya berapa? 182 juta yang harus divaksin. Bayangkan nyuntik orang, nyuntik vaksin 182 juta orang. Sehari bisa dapat berapa butuh berapa bulan,” tuturnya. (Baca juga: Bisa Serang Siapa Saja, Kenali Gejala Radang Usus Buntu)
Dengan asumsi itu, maka jelas butuh waktu untuk kembali pada kondisi normal. Di sisi lain meski gratis, nantinya tidak semua rakyat akan mendapatkan vaksinasi. Salah satu kelompok masyarakat yang tidak divaksinasi adalah anak kecil. ”Yang anak kecil belum karena vaksinnya yang itu belum diujikan,” katanya saat menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) di halaman Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Soal kehalalan vaksin, menurut tokoh muslim paling berpengaruh peringkat 12 dunia tersebut, telah dikuatkab dari Kementerian Agama dan MUI dalam uji klinisnya. “Dan ini keadaan darurat yang kita semuanya tahu,” pungkasnya.
Lampu Merah Spekulan
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keputusan Jokowi dalan menggratiskan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pernyataan tersebut sekaligus memupus harapan dan merupakan ‘lampu merah’ kepada para spekulan yang hendak bermain di bisnis vaksin yang menggiurkan tersebut," ujar Bamsoet. (Baca juga: 10 Video Paling Trending di YouTube Indonesia Sepanjang 2020)
Dalam hal penanganan Covid-19 , Bamsoet mendukung gagasan pengetatan kembali pembatasan sosial, baik berskala besar maupun berskala kawasan lebih kecil. Tujuannya agar laju penularan kasus Covid-19 dapat ditekan. "Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati dan mematuhi kebijakan tersebut," katanya.
Pihaknya juga mendesak pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyosialisasikan, mengedukasi, dan meminta masyarakat di setiap daerah untuk disiplin, memahami, serta mematuhi protokol kesehatan.
Jokowi juga menyampaikan bahwa vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dilakukan pada Januari 2021. Dia menandaskan bahwa vaksinasi membutuhkan waktu. Sebab untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity minimal 70% masyarakat harus divaksinasi Covid-19. “Artinya berapa? 182 juta yang harus divaksin. Bayangkan nyuntik orang, nyuntik vaksin 182 juta orang. Sehari bisa dapat berapa butuh berapa bulan,” tuturnya. (Baca juga: Bisa Serang Siapa Saja, Kenali Gejala Radang Usus Buntu)
Dengan asumsi itu, maka jelas butuh waktu untuk kembali pada kondisi normal. Di sisi lain meski gratis, nantinya tidak semua rakyat akan mendapatkan vaksinasi. Salah satu kelompok masyarakat yang tidak divaksinasi adalah anak kecil. ”Yang anak kecil belum karena vaksinnya yang itu belum diujikan,” katanya saat menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) di halaman Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Soal kehalalan vaksin, menurut tokoh muslim paling berpengaruh peringkat 12 dunia tersebut, telah dikuatkab dari Kementerian Agama dan MUI dalam uji klinisnya. “Dan ini keadaan darurat yang kita semuanya tahu,” pungkasnya.
Lampu Merah Spekulan
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keputusan Jokowi dalan menggratiskan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pernyataan tersebut sekaligus memupus harapan dan merupakan ‘lampu merah’ kepada para spekulan yang hendak bermain di bisnis vaksin yang menggiurkan tersebut," ujar Bamsoet. (Baca juga: 10 Video Paling Trending di YouTube Indonesia Sepanjang 2020)
Dalam hal penanganan Covid-19 , Bamsoet mendukung gagasan pengetatan kembali pembatasan sosial, baik berskala besar maupun berskala kawasan lebih kecil. Tujuannya agar laju penularan kasus Covid-19 dapat ditekan. "Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati dan mematuhi kebijakan tersebut," katanya.
Pihaknya juga mendesak pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyosialisasikan, mengedukasi, dan meminta masyarakat di setiap daerah untuk disiplin, memahami, serta mematuhi protokol kesehatan.
Lihat Juga :