Soal Vaksin Corona, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Secara Lengkap dan Valid
Selasa, 15 Desember 2020 - 16:30 WIB
PKS meminta pemerintah perbaiki komunikasi mengenai vaksin. Polemik mengenai salah satu vaksin yang akan digunakan di Indonesia, Sinovac, harus diakhiri. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) meminta pemerintah memperbaiki komunikasi mengenai vaksin Corona (Covid-19). Polemik mengenai salah satu vaksin yang akan digunakan di Indonesia, Sinovac, harus segera diakhiri.
(Baca juga: MPR Minta Pemerintah Tutup Celah Komersialisasi Vaksin Covid-19)
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan beberapa catatan mengenai rencana vaksinasi ini. Dia menyebutkan kehadiran 1,2 juta vaksin Sinovac merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(Baca juga: DPR Pertanyakan Nasib Vaksin Sinovac China jika Uji Klinis Tak Memadai)
"Perlu diingat bahwa vaksin yang datang harus segera diuji klinis. Sementara ini, Sinovac belum mengeluarkan uji klinis tahap III. Begitu juga dengan sertifikasi halalnya," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Selasa (15/12/2020).
Sebelum diedarkan, vaksin harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan emergency use authorization (EUA). Dia mengungkapkan salah satu masalah pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini adalah komunikasi yang tidak baik.
Untuk itu, pemerintah diminta memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan valid. Dengan demikian, akan meredam keresahan di masyarakat.
"Selain itu, semakin cepat uji klinis dan distribus, semakin cepat pula tingkat kepercayaan konsumen dan indikator PMI (Purchasing Managers Index) membaik. Simpang siur mengenai jual-beli Vaksin Covid-19 jalur mandiri tengah beredar di masyarakat, jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan," tuturnya.
Mardani menyarankan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menggencarkan sosialisasi terkait rencana ketersediaan vaksin. Lalu, perlu dijelaskan informasi mengenai mekanisme vaksinasi dan pembelian vaksin jalur mandiri.
(Baca juga: MPR Minta Pemerintah Tutup Celah Komersialisasi Vaksin Covid-19)
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan beberapa catatan mengenai rencana vaksinasi ini. Dia menyebutkan kehadiran 1,2 juta vaksin Sinovac merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(Baca juga: DPR Pertanyakan Nasib Vaksin Sinovac China jika Uji Klinis Tak Memadai)
"Perlu diingat bahwa vaksin yang datang harus segera diuji klinis. Sementara ini, Sinovac belum mengeluarkan uji klinis tahap III. Begitu juga dengan sertifikasi halalnya," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Selasa (15/12/2020).
Sebelum diedarkan, vaksin harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan emergency use authorization (EUA). Dia mengungkapkan salah satu masalah pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini adalah komunikasi yang tidak baik.
Untuk itu, pemerintah diminta memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan valid. Dengan demikian, akan meredam keresahan di masyarakat.
"Selain itu, semakin cepat uji klinis dan distribus, semakin cepat pula tingkat kepercayaan konsumen dan indikator PMI (Purchasing Managers Index) membaik. Simpang siur mengenai jual-beli Vaksin Covid-19 jalur mandiri tengah beredar di masyarakat, jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan," tuturnya.
Mardani menyarankan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menggencarkan sosialisasi terkait rencana ketersediaan vaksin. Lalu, perlu dijelaskan informasi mengenai mekanisme vaksinasi dan pembelian vaksin jalur mandiri.
tulis komentar anda