MPR Minta Pemerintah Tutup Celah Komersialisasi Vaksin COVID-19
Selasa, 15 Desember 2020 - 14:45 WIB
"Kami juga minta masyarakat agar bersabar menunggu informasi dan perizinan vaksin lebih lanjut dari pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM. Jangan mempercayai dan tergiur ajakan pihak-pihak yang tidak jelas asal usulnya apabila diiming-imingi akan diberikan vaksin COVID-19," tuturnya.
MPR juga mendorong pemerintah mengambil kebijakan menggratiskan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun apabila tidak bisa, maka pemerintah harus menetapkan harga yang pasti dan sangat terjangkau bagi seluruh masyarakat yang diharuskan melakukan vaksin mandiri.
"Pemerintah wajib memastikan validitas data pemberian vaksin secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menyosialisasikannya kepada mereka, agar target pemberian vaksin tepat sasaran dan masyarakat tidak kebingungan bertanya-tanya, apakah dirinya mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis atau tidak," katanya.
Di sisi lain, kata Bamsoet, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan dalam program vaksinasi COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan diantaranya penentuan prioritas, pilihan vaksin, pendataan, strategi mencegah pemalsuan identitas dan pemalsuan vaksin, serta tempat penyimpanan vaksin.
MPR juga mendorong pemerintah mengambil kebijakan menggratiskan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun apabila tidak bisa, maka pemerintah harus menetapkan harga yang pasti dan sangat terjangkau bagi seluruh masyarakat yang diharuskan melakukan vaksin mandiri.
"Pemerintah wajib memastikan validitas data pemberian vaksin secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menyosialisasikannya kepada mereka, agar target pemberian vaksin tepat sasaran dan masyarakat tidak kebingungan bertanya-tanya, apakah dirinya mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis atau tidak," katanya.
Di sisi lain, kata Bamsoet, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan dalam program vaksinasi COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan diantaranya penentuan prioritas, pilihan vaksin, pendataan, strategi mencegah pemalsuan identitas dan pemalsuan vaksin, serta tempat penyimpanan vaksin.
(abd)
Lihat Juga :