Ojol Diberi Cashback, Politikus Gerindra: Angkot dan Taksi Kok Enggak Dikasih
Kamis, 16 April 2020 - 18:40 WIB
Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono menganggap aneh kebijakan pemerintah dalam membantu pelaku usaha kecil yang terkena dampak wabah virus corona atau Covid-19. Arief menganggap aneh lantaran yang diperhatikan dan dibantu hanya transportasi ojek online (ojol).
Arief menyatakan, meski keberadaan perusahaan ojol membuka lapangan kerja di sektor informal, hal itu tak menjadi acuan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Tetapi justru ojek online bukanlah cita-cita besar Kangmas Joko Widodo dalam membangun moda transportasi nasional," kata Arief kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).
Apalagi, lanjut Arief, akibat tumbuhnya ojol yang di bawah naungan perusahaan 'startup unicorn' yang beraset triliunan tersebut tidak banyak memberikan dampak bagi kemajuan skill sumber daya manusia di Indonesia. "Karena pengemudi ojek online tak lain hanya sebagian pengusaha transportasi informal sekaligus pekerja informal yang hanya untuk mencari nafkah karena tidak adanya lapangan kerja yang mencukupi selama ini," tutur dia.
Selain itu, sambung dia, akibat meningkatnya armada ojek online dan transportasi online, dari sisi neraca perdagangan luar negeri membuat impor terus meningkat di sektor otomotif karena sampai sekarang armada motor dan mobil itu masih impor. Sehingga, lagi-lagi yang diuntungkan pihak asing.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja mengeluarkan kebijakan bahwa ojol satu-satunya transportasi yang mendapatkan promo 'cashback' sebesar 50% untuk pembelian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina dengan menggunakan aplikasi.
Menurut Arief, ini juga merupakan kebijakan yang sangat tidak adil dan terlihat pengambil kebijakan tidak tahu benar mana saja yang mestinya diberikan subsidi BBM untuk menjalankan usahanya di saat pandemi Covid-19. "Kok cuma untuk ojol aja ya," ucapnya.
Padahal, lanjut Arief, banyak UKM dan moda transportasi lainnya yang masih membutuhkan subsidi BBM bagi kelangsungan usahanya selama pandemi Covid-19 . Misalnya, nelayan yang sulit mendapatkan BBM murah untuk mencari ikan justru tidak diberikan cashback BBM, lalu buruh yang sudah banyak akan dipotong gajinya akibat Covid-19 tak mendapatkan cashback.
"Lalu UKM makanan minuman yang mengunakan gas LPG dan BBM tidak mendapatkan cashback, kemudian angkot dan taksi kok enggak dikasih cashback," ungkap dia.
Arief menyatakan, meski keberadaan perusahaan ojol membuka lapangan kerja di sektor informal, hal itu tak menjadi acuan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Tetapi justru ojek online bukanlah cita-cita besar Kangmas Joko Widodo dalam membangun moda transportasi nasional," kata Arief kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).
Apalagi, lanjut Arief, akibat tumbuhnya ojol yang di bawah naungan perusahaan 'startup unicorn' yang beraset triliunan tersebut tidak banyak memberikan dampak bagi kemajuan skill sumber daya manusia di Indonesia. "Karena pengemudi ojek online tak lain hanya sebagian pengusaha transportasi informal sekaligus pekerja informal yang hanya untuk mencari nafkah karena tidak adanya lapangan kerja yang mencukupi selama ini," tutur dia.
Selain itu, sambung dia, akibat meningkatnya armada ojek online dan transportasi online, dari sisi neraca perdagangan luar negeri membuat impor terus meningkat di sektor otomotif karena sampai sekarang armada motor dan mobil itu masih impor. Sehingga, lagi-lagi yang diuntungkan pihak asing.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja mengeluarkan kebijakan bahwa ojol satu-satunya transportasi yang mendapatkan promo 'cashback' sebesar 50% untuk pembelian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina dengan menggunakan aplikasi.
Menurut Arief, ini juga merupakan kebijakan yang sangat tidak adil dan terlihat pengambil kebijakan tidak tahu benar mana saja yang mestinya diberikan subsidi BBM untuk menjalankan usahanya di saat pandemi Covid-19. "Kok cuma untuk ojol aja ya," ucapnya.
Padahal, lanjut Arief, banyak UKM dan moda transportasi lainnya yang masih membutuhkan subsidi BBM bagi kelangsungan usahanya selama pandemi Covid-19 . Misalnya, nelayan yang sulit mendapatkan BBM murah untuk mencari ikan justru tidak diberikan cashback BBM, lalu buruh yang sudah banyak akan dipotong gajinya akibat Covid-19 tak mendapatkan cashback.
"Lalu UKM makanan minuman yang mengunakan gas LPG dan BBM tidak mendapatkan cashback, kemudian angkot dan taksi kok enggak dikasih cashback," ungkap dia.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda