Pemerintah Impor Vaksin Sinovac, PKS Minta Ombudsman Periksa
Sabtu, 12 Desember 2020 - 12:35 WIB
Menurut dia, Ombudsman harus ketat mengawasi pembelian vaksin asal China itu. Sebab hasil riset uji klinis fase III vaksin ini belum rampung dan belum keluar hasilnya. Dengan demikian efektivitas dan keamanan vaksin ini belum diketahui.
"Apalagi tidak ada izin edar dari BPOM untuk vaksin tersebut. Termasuk juga sertifikat halalnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah masyarakat," katanya.
Padahal, lanjut dia, sesuai amanat Konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Sesuai amanat Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
"PKS mendesak Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan vaksin impor Sinovac ini," pungkas Mulyanto.
"Apalagi tidak ada izin edar dari BPOM untuk vaksin tersebut. Termasuk juga sertifikat halalnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah masyarakat," katanya.
Padahal, lanjut dia, sesuai amanat Konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Sesuai amanat Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
"PKS mendesak Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan vaksin impor Sinovac ini," pungkas Mulyanto.
Lihat Juga :