Pemerintah Impor Vaksin Sinovac, PKS Minta Ombudsman Periksa
Sabtu, 12 Desember 2020 - 12:35 WIB
PKS meminta Ombudsman memeriksa proses pengadaan vaksin Covid-19 dari produsen Sinovac dari China. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Ombudsman turun tangan soal informasi yang menyebutkan belum ada jaminan efektivitas penggunaan vaksin Sinovac untuk menanggulangi Covid-19. Ombudsman mesti memeriksa prosedur impor vaksin tersebut apakah sesuai sistem administrasi pengadaan barang pemerintah dengan uang APBN.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan setiap impor atau pengadaan barang pemerintah harus mempertimbangkan proses administrasi terkait persyaratan spesifikasi barang yang akan diadakan. Kemudian setelah barang tersebut diterima harus dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi barang yang diinginkan, khususnya dari aspek kualitas.
"Ombudsman berwenang memastikan proses administrasi ini. Jangan sampai Pemerintah mengadakan barang yang tidak jelas kualitasnya atau mengimpor barang yang tidak boleh diedarkan," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (12/12/2020).
(Baca: Vaksin Sinovac Belum Aman Disuntik untuk Usia di Atas 60 Tahun)
Menurut dia, Ombudsman harus ketat mengawasi pembelian vaksin asal China itu. Sebab hasil riset uji klinis fase III vaksin ini belum rampung dan belum keluar hasilnya. Dengan demikian efektivitas dan keamanan vaksin ini belum diketahui.
"Apalagi tidak ada izin edar dari BPOM untuk vaksin tersebut. Termasuk juga sertifikat halalnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah masyarakat," katanya.
Padahal, lanjut dia, sesuai amanat Konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Sesuai amanat Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
"PKS mendesak Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan vaksin impor Sinovac ini," pungkas Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan setiap impor atau pengadaan barang pemerintah harus mempertimbangkan proses administrasi terkait persyaratan spesifikasi barang yang akan diadakan. Kemudian setelah barang tersebut diterima harus dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi barang yang diinginkan, khususnya dari aspek kualitas.
"Ombudsman berwenang memastikan proses administrasi ini. Jangan sampai Pemerintah mengadakan barang yang tidak jelas kualitasnya atau mengimpor barang yang tidak boleh diedarkan," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (12/12/2020).
(Baca: Vaksin Sinovac Belum Aman Disuntik untuk Usia di Atas 60 Tahun)
Menurut dia, Ombudsman harus ketat mengawasi pembelian vaksin asal China itu. Sebab hasil riset uji klinis fase III vaksin ini belum rampung dan belum keluar hasilnya. Dengan demikian efektivitas dan keamanan vaksin ini belum diketahui.
"Apalagi tidak ada izin edar dari BPOM untuk vaksin tersebut. Termasuk juga sertifikat halalnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah masyarakat," katanya.
Padahal, lanjut dia, sesuai amanat Konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Sesuai amanat Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
"PKS mendesak Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan vaksin impor Sinovac ini," pungkas Mulyanto.
tulis komentar anda