Demokrat Minta Uji Klinik Vaksin Covid-19 Dipercepat
Sabtu, 12 Desember 2020 - 11:58 WIB
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid. Foto/Istimewa
JAKARTA - Pemerintah telah mendatangkan sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac, China, Minggu 6 Desember lalu. Namun hingga kini vaksin tersebut belum bisa digunakan dan masih disimpan di Kantor Pusat PT Bio Farma, Kota Bandung. Sampel vaksin akan diambil untuk pengujian mutu oleh tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma.
Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid meminta uji klinis vaksin dipercepat. Uji klinis vaksin mestinya sudah harus selesai di akhir tahun ini agar pada 2021 mendatang.
Politikus Partai Demokrat ini berhadap Indonesia sudah bebas dari Covid-19 sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.
"Karena dari informasi yang ada, jika mesti menunggu sampai Mei 2021 sebagaimana informasi beredar di mana uji klinis Sinovac, Bio Farma dan Unpad baru akan selesai di bulan Mei, itu berarti kemungkinan besar baru pertengahan tahun depan vaksin tersebut bisa beredar secara luas," ujar Anwar Hafid, Sabtu (12/12/2020).
Menurut dia, konsekuensi dari lambatnya peredaran vaksin akan berdampak terhadap seluruh dimensi ekonomi dan sosial masyarakat. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melambat, jaminan kesehatan rakyat, dan seluruh kondisi ketidaknormalan akan terus menghantui Indonesia.
"Terutama persoalan siapa yang mesti menjadi prioritas bagi vaksin yang telah tiba," katanya.( )
Persoalan krusial lainnya, lanjut Anwar, soal uji klinis keamanan vaksin tersebut terkait mutu dan kualitas vaksin yang akan digunakan. Karena itu, pemerintah mesti memastikan tiga hal yakni kepastian waktu peredaran, mutu, keamanan dan kualitas vaksin, serta kepastian bahwa vaksin harus diprioritaskan bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan vaksin.( )
Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid meminta uji klinis vaksin dipercepat. Uji klinis vaksin mestinya sudah harus selesai di akhir tahun ini agar pada 2021 mendatang.
Politikus Partai Demokrat ini berhadap Indonesia sudah bebas dari Covid-19 sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.
"Karena dari informasi yang ada, jika mesti menunggu sampai Mei 2021 sebagaimana informasi beredar di mana uji klinis Sinovac, Bio Farma dan Unpad baru akan selesai di bulan Mei, itu berarti kemungkinan besar baru pertengahan tahun depan vaksin tersebut bisa beredar secara luas," ujar Anwar Hafid, Sabtu (12/12/2020).
Menurut dia, konsekuensi dari lambatnya peredaran vaksin akan berdampak terhadap seluruh dimensi ekonomi dan sosial masyarakat. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melambat, jaminan kesehatan rakyat, dan seluruh kondisi ketidaknormalan akan terus menghantui Indonesia.
"Terutama persoalan siapa yang mesti menjadi prioritas bagi vaksin yang telah tiba," katanya.( )
Persoalan krusial lainnya, lanjut Anwar, soal uji klinis keamanan vaksin tersebut terkait mutu dan kualitas vaksin yang akan digunakan. Karena itu, pemerintah mesti memastikan tiga hal yakni kepastian waktu peredaran, mutu, keamanan dan kualitas vaksin, serta kepastian bahwa vaksin harus diprioritaskan bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan vaksin.( )
(dam)
Lihat Juga :
tulis komentar anda