KPU-Pemerintah Kompak Sebut Pilkada 2020 Siap Dilaksanakan Besok
Selasa, 08 Desember 2020 - 16:13 WIB
JAKARTA - KPU maupun pemerintah menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar besok sudah siap. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pada prinsipnya semua daerah pilkada juga sudah siap melaksanakan pemungutan suara besok pada 9 Desember.
"Jadi prinsipnya siap. Semua daerah juga siap juga. Dan di-follow up dengan rakor tiap-tiap daerah. Karena memang sekali lagi tidak bisa kerja sendiri. Ini memerlukan kekompakan antara KPU, Bawaslu. Kemudian aparat keamanan, polri, TNI, satpol PP dan lain-lain. Termasuk parpol dan paslonnya sendiri," katanya seusai rapat koordinasi kesiapan tahapan pemungutan suara Pilkada serentak, Selasa (8/12/2020).
Tito juga menyebut bahwa dari sisi anggaran semuanya telah terealisasi 100% baik untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan. Dia juga menyebut bahwa bantuan anggaran pilkada dari APBN sebesar Rp4,3 triliun juga sudah terealisasi. ( )
"Untuk KPU Bawaslu, terutama itu juga sudah dalam rangka untuk alat perlindungan proteksi masker, sarung tangan dan lain-lain, itu semua sudah selesai," katanya.
Lalu berkaitan dengan regulasi juga sudah siap. Sementara terkait pengamanan, Tito mengatakan sudah diantisipasi.
"Tadi Asops Kapolri menyampaikan ada beberapa daerah rawan tapi sudah diantisipasi. TNI sudah siap untuk melakukan back-up, Kemudian dari Bawaslu juga siap untuk bertindak tindak. DKPP akan mengawasi dan tentu akan tegas juga," katanya. (
)
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa saat ini penyelenggara fokus pada distribusi logistik dan sumber daya manusia (SDM). Terkait logistik dia menyebut bahwa belum ada kendala luar biasa.
"Kalau melihat angka persentase data per 7 Desember sampai 8 Desember dilaporkan belum ada kendala terkait distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara maupun alat pelindung diri (APD)," katanya.
Kemudian terkait SDM, Arief mengatakan, besok akan ada 2 juta KPPS yang akan terlibat dalam pemungutan suara. Dia mengakui bahwa beberapa di antaranya dikabarkan hasil tesnya reaktif.
"Saya sudah minta kepada KPU kabupaten/kota memperhatikan betul terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini. Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19 saya minta mereka dilakukan penggantian," katanya.
"Jadi prinsipnya siap. Semua daerah juga siap juga. Dan di-follow up dengan rakor tiap-tiap daerah. Karena memang sekali lagi tidak bisa kerja sendiri. Ini memerlukan kekompakan antara KPU, Bawaslu. Kemudian aparat keamanan, polri, TNI, satpol PP dan lain-lain. Termasuk parpol dan paslonnya sendiri," katanya seusai rapat koordinasi kesiapan tahapan pemungutan suara Pilkada serentak, Selasa (8/12/2020).
Tito juga menyebut bahwa dari sisi anggaran semuanya telah terealisasi 100% baik untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan. Dia juga menyebut bahwa bantuan anggaran pilkada dari APBN sebesar Rp4,3 triliun juga sudah terealisasi. ( )
"Untuk KPU Bawaslu, terutama itu juga sudah dalam rangka untuk alat perlindungan proteksi masker, sarung tangan dan lain-lain, itu semua sudah selesai," katanya.
Lalu berkaitan dengan regulasi juga sudah siap. Sementara terkait pengamanan, Tito mengatakan sudah diantisipasi.
"Tadi Asops Kapolri menyampaikan ada beberapa daerah rawan tapi sudah diantisipasi. TNI sudah siap untuk melakukan back-up, Kemudian dari Bawaslu juga siap untuk bertindak tindak. DKPP akan mengawasi dan tentu akan tegas juga," katanya. (
Baca Juga
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa saat ini penyelenggara fokus pada distribusi logistik dan sumber daya manusia (SDM). Terkait logistik dia menyebut bahwa belum ada kendala luar biasa.
"Kalau melihat angka persentase data per 7 Desember sampai 8 Desember dilaporkan belum ada kendala terkait distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara maupun alat pelindung diri (APD)," katanya.
Kemudian terkait SDM, Arief mengatakan, besok akan ada 2 juta KPPS yang akan terlibat dalam pemungutan suara. Dia mengakui bahwa beberapa di antaranya dikabarkan hasil tesnya reaktif.
"Saya sudah minta kepada KPU kabupaten/kota memperhatikan betul terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini. Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19 saya minta mereka dilakukan penggantian," katanya.
(abd)
tulis komentar anda