Tata Kelola Pemerintahan Dinilai Perlu Prinsip Berpikir Secara Sistem
Senin, 07 Desember 2020 - 22:12 WIB
Dosen IPDN sekaligus Direktur EMP hilir Sujono meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM tetap mengedepankan aspek tata kelola yang berkelanjutan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan dinilai memerlukan prinsip berpikir secara sistem. Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Direktur EMP hilir Sujono meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap mengedepankan aspek tata kelola minerba secara berkelanjutan.
(Baca juga: Ada 314 Usulan Pemekaran, Kemendagri: Kita Masih Moratorium )
Menurut dia, tata kelola minerba yang berkelanjutan merupakan tata kelola yang mengusung tiga aspek penting yaitu Equity, Eficiency dan Sustainability. Dia menuturkan, saat ini kebijakan minerba secara nasional masih mengalami karut-marut birokrasi.
Terjadinya 'bigbang desentralisasi' akibat terjadinya reformasi merupakan salah satu penyebab karut-marut itu. Peristiwa itu mengakibatkan tata kelola minerba dijalankan oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945 yang menyatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(Baca juga: Ada 314 Usulan Pemekaran, Kemendagri: Kita Masih Moratorium )
Menurut dia, tata kelola minerba yang berkelanjutan merupakan tata kelola yang mengusung tiga aspek penting yaitu Equity, Eficiency dan Sustainability. Dia menuturkan, saat ini kebijakan minerba secara nasional masih mengalami karut-marut birokrasi.
Terjadinya 'bigbang desentralisasi' akibat terjadinya reformasi merupakan salah satu penyebab karut-marut itu. Peristiwa itu mengakibatkan tata kelola minerba dijalankan oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945 yang menyatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Lihat Juga :