Vaksin Sinovac Tiba, DPR Minta Jaminan Keamanan dan Pemerataan Distribusi
Senin, 07 Desember 2020 - 14:35 WIB
Menyikapi kedatangan vaksin tersebut, Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menangkap, ada dua sikap terkait kedatangan vaksin tersebut. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 (virus Corona) buatan Sinovac asal China tiba di Tanah Air pada Minggu (6/12) malam kemarin. Menyikapi kedatangan vaksin tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menangkap, ada dua sikap terkait kedatangan vaksin tersebut.
(Baca juga: Menteri Sosial Tersangka Korupsi, Warganet Ramai-ramai Sebut Luhut)
"Saya menangkap ada dua pandangan dan sikap masyarakat terkait kedatangan 1,2 juta vaksin ke Indonesia. Pertama, mereka yang optimis dan penuh harapan bahwa vaksin ini akan efektif dan mampu menyelesaikan masalah Covid-19 di Indonesia. Kedua, mereka yang masih kurang percaya terhadap efektivitas dan keamanan vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat," kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/12/2020).
(Baca juga: 1,2 Juta Vaksin Corona Sinovac Buatan China Tiba di Indonesia)
Anggota Komisi IX DPR ini menduga, sikap yang pertama terbangun, karena masyarakat selama ini meyakini seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah. Sementara, sikap yang kedua kelihatannya disebabkan karena mereka merasa belum mendapatkan penjelasan yang utuh. Atau bisa saja, penjelasan selama ini dianggap belum memadai dan belum meyakinkan.
(Baca juga: Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Kesehatan)
Dengan adanya dua pandangan masyarakat ini, Saleh mengusulkan sebaiknya pemerintah melakukan langkah-langkah yang konkret. Pertama, pemerintah harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat. Dengan begitu, jika vaksin ini diberikan ke masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar seimbang dengan anggaran yang dipergunakan untuk pengadaannya.
"BPOM (Badan Pemeriksa Obat dan Makanan) diharapkan segera dapat melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin yang masuk tersebut. Saat ini, masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silahkan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," tegasnya.
Kemudian, sambung Saleh, pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain (tempat penyimpanan). Ada vaksin yang harus disimpan di tempat yang minus 20 derajat celcius, dan ada yang minus 7, serta faktor lainnya.
(Baca juga: Menteri Sosial Tersangka Korupsi, Warganet Ramai-ramai Sebut Luhut)
"Saya menangkap ada dua pandangan dan sikap masyarakat terkait kedatangan 1,2 juta vaksin ke Indonesia. Pertama, mereka yang optimis dan penuh harapan bahwa vaksin ini akan efektif dan mampu menyelesaikan masalah Covid-19 di Indonesia. Kedua, mereka yang masih kurang percaya terhadap efektivitas dan keamanan vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat," kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/12/2020).
(Baca juga: 1,2 Juta Vaksin Corona Sinovac Buatan China Tiba di Indonesia)
Anggota Komisi IX DPR ini menduga, sikap yang pertama terbangun, karena masyarakat selama ini meyakini seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah. Sementara, sikap yang kedua kelihatannya disebabkan karena mereka merasa belum mendapatkan penjelasan yang utuh. Atau bisa saja, penjelasan selama ini dianggap belum memadai dan belum meyakinkan.
(Baca juga: Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Kesehatan)
Dengan adanya dua pandangan masyarakat ini, Saleh mengusulkan sebaiknya pemerintah melakukan langkah-langkah yang konkret. Pertama, pemerintah harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat. Dengan begitu, jika vaksin ini diberikan ke masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar seimbang dengan anggaran yang dipergunakan untuk pengadaannya.
"BPOM (Badan Pemeriksa Obat dan Makanan) diharapkan segera dapat melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin yang masuk tersebut. Saat ini, masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silahkan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," tegasnya.
Kemudian, sambung Saleh, pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain (tempat penyimpanan). Ada vaksin yang harus disimpan di tempat yang minus 20 derajat celcius, dan ada yang minus 7, serta faktor lainnya.
tulis komentar anda