Korupsi Edhy dan Juliari Pertaruhan Akhir Integritas Kader Parpol
Senin, 07 Desember 2020 - 08:20 WIB
JAKARTA - Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan menyatakan pernyataan power tend to corrupt pada partai politik di Indonesia memperlihatkan bukti setelah Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan itu merupakan kader Partai Gerindra. Sementara Juliari adalah kader PDIP yang dijatah kursi Menteri Sosial.
Bakir menyebut partai politik sangat berkuasa tapi keropos secara moral. "Politik identik dengan uang karena Parpol menempatkan uang sebagai modal utama untuk mendapatkan jabatan dan modal untuk menghidupi partai," tutur Bakir saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/12/2020).
(Baca: Dua Menteri Korupsi, Mardani Ali Sera Berharap Jokowi Mau Lakukan Ini)
Karena itu, menurut Bakir kondisi saat ini adalah pertaruhan terakhir integritas menteri yang berasal dari parpol. Tidak soal seorang menteri merupkan kader parpol, asalkan penunjukkan didasarkan pada kemampuan dan kapabilitas. "Bukan karena setoran modal atau nepotisme. Ini belum terjadi kalau dilihat dari komposisi menteri saat ini," ujar dia.
(Baca: Para Menterinya Korupsi, Momentum Jokowi Bentuk Zaken Kabinet)
Bakir memandang beberapa partai politik menempatkan kadernya di kabinet lebih karena pertimbangan personal daripada profesional. Sehingga, korupsi adalah salah satu konsekuensi buruk dari rekrutmen yang tidak profesional, selain berakibat pada kinerjanya yang buruk.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
"Keterlibatan parpol dalam kabinet tetap penting untuk mendapatkan dukungan kuat secara politik bagi presiden, namun aspek integritas dan kapabilitas harus menjadi pegangan presiden yang tidak bisa ditawar. Sayang, kenyataannya tidak demikian dengan segala konsekuensinya seperti yang terjadi saat ini," pungkas dia.
Bakir menyebut partai politik sangat berkuasa tapi keropos secara moral. "Politik identik dengan uang karena Parpol menempatkan uang sebagai modal utama untuk mendapatkan jabatan dan modal untuk menghidupi partai," tutur Bakir saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/12/2020).
(Baca: Dua Menteri Korupsi, Mardani Ali Sera Berharap Jokowi Mau Lakukan Ini)
Karena itu, menurut Bakir kondisi saat ini adalah pertaruhan terakhir integritas menteri yang berasal dari parpol. Tidak soal seorang menteri merupkan kader parpol, asalkan penunjukkan didasarkan pada kemampuan dan kapabilitas. "Bukan karena setoran modal atau nepotisme. Ini belum terjadi kalau dilihat dari komposisi menteri saat ini," ujar dia.
(Baca: Para Menterinya Korupsi, Momentum Jokowi Bentuk Zaken Kabinet)
Bakir memandang beberapa partai politik menempatkan kadernya di kabinet lebih karena pertimbangan personal daripada profesional. Sehingga, korupsi adalah salah satu konsekuensi buruk dari rekrutmen yang tidak profesional, selain berakibat pada kinerjanya yang buruk.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
"Keterlibatan parpol dalam kabinet tetap penting untuk mendapatkan dukungan kuat secara politik bagi presiden, namun aspek integritas dan kapabilitas harus menjadi pegangan presiden yang tidak bisa ditawar. Sayang, kenyataannya tidak demikian dengan segala konsekuensinya seperti yang terjadi saat ini," pungkas dia.
(muh)
tulis komentar anda