Habib Rizieq: Revolusi Akhlak Bukan Upaya Menggulingkan Pemerintahan Sah
Rabu, 02 Desember 2020 - 14:47 WIB
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menegaskan Revolusi Akhlak bukanlah upaya pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menegaskan Revolusi Akhlak bukanlah upaya pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
(Baca juga : Fadli Zon dan Sandi Sama-Sama Cocok Jadi Menteri KKP, Prabowo Pilih Siapa? )
Menurut dia, para habaib di Indonesia dididik dengan akidah Ahlusunnah wal Jama'ah yang melarang pemberontakan. Karena itu Habib Rizieq mengimbau semua pihak tidak khawatir atas Revolusi Akhlak ini. "Jangan ada yang berpikir Revolusi Akhlak itu revolusi bersenjata, atau pemberontakan, enggak betul, kami ini para habaib di Indonesia akidah Ahlusunnah wal Jama'ah, kami dididik oleh guru kami tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah," jelas Habib Rizieq dalam dialog nasional 212 secara virtual, Rabu (2/12/2020). (Baca juga: Habib Rizieq Minta Maaf Soal Kerumunan di Bandara, Petamburan dan Megamendung)
Habib Rizieq menjelaskan, masyarakat mau tidak mau harus mengakui pemerintahan yang sah meskipun kekuasannya adil atau tidak adil. Namun masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintahan bila terus menerus menindas rakyat. Sebaliknya jika kebijakan pemerintah bagus maka harus diapresiasi. "Kalau sudah diterima masyrakat, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil, kita harus mengakui ini pemerintahan, tapi kita harus objektif, keijakan yang baik harus kita apresiasi dan kita jalankan bersama, adapun kebijakan yang tidak populer, membahayakan keselamatan bangsa, kebijakan yang menindas wajib kita kritisi," tegasnya. (Baca juga: Habib Rizieq Tegaskan Revolusi Akhlak Bukan untuk Cari Kekuasaan)
Habib Rizieq menegaskan mengkritik pemerintahan yang sah bukanlah makar atau pemberontakan. Hal inilah yang harus dijelaskan ke muka publik. Karena itu, kata dia, dirinya tidak pernah ada niatan untuk melakukan hal tersebut kepada pemerintah. "Mengkritik pemerintahan yang sah bukan makar, itu bukan pemberontakan, ini yang perlu saya jelaskan, jadi gak ada niatan, kita Ahlusunnah wal Jama'ah, kita di negeri Indonesia ini darul dakwah, kita wajib mengajak orang sebanyak-banyaknya termasuk penguasa, yuk kita berbuat baik, kalau ada kemungkaran yang dilakukan pemerintah, ya kita hisbah, dari cara minimal atau maksimal, tetapi nggak boleh melakukan pemberontakan, kecuali para habaib, umat Islam dibantai," jelas dia. (Baca juga: Dialog Nasional 212, Habib Rizieq Serukan Revolusi Penegakan Hukum)
Habib kembali menegaskan, jika Revolusi Akhlak bukan revolusi berdarah-darah menjatuhkan pemerintahan yang sah. "Kita ingatkan Revolusi Akhlak jangan digambarkan revolusi berdarah-darah, revolusi menjatuhkan pemerintah yang sah, atau disebut khawarij, kita Ahlusunnah, kita selalu membuka diri, rekonsiliasi," tutupnya.
(Baca juga : Fadli Zon dan Sandi Sama-Sama Cocok Jadi Menteri KKP, Prabowo Pilih Siapa? )
Menurut dia, para habaib di Indonesia dididik dengan akidah Ahlusunnah wal Jama'ah yang melarang pemberontakan. Karena itu Habib Rizieq mengimbau semua pihak tidak khawatir atas Revolusi Akhlak ini. "Jangan ada yang berpikir Revolusi Akhlak itu revolusi bersenjata, atau pemberontakan, enggak betul, kami ini para habaib di Indonesia akidah Ahlusunnah wal Jama'ah, kami dididik oleh guru kami tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah," jelas Habib Rizieq dalam dialog nasional 212 secara virtual, Rabu (2/12/2020). (Baca juga: Habib Rizieq Minta Maaf Soal Kerumunan di Bandara, Petamburan dan Megamendung)
Habib Rizieq menjelaskan, masyarakat mau tidak mau harus mengakui pemerintahan yang sah meskipun kekuasannya adil atau tidak adil. Namun masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintahan bila terus menerus menindas rakyat. Sebaliknya jika kebijakan pemerintah bagus maka harus diapresiasi. "Kalau sudah diterima masyrakat, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil, kita harus mengakui ini pemerintahan, tapi kita harus objektif, keijakan yang baik harus kita apresiasi dan kita jalankan bersama, adapun kebijakan yang tidak populer, membahayakan keselamatan bangsa, kebijakan yang menindas wajib kita kritisi," tegasnya. (Baca juga: Habib Rizieq Tegaskan Revolusi Akhlak Bukan untuk Cari Kekuasaan)
Habib Rizieq menegaskan mengkritik pemerintahan yang sah bukanlah makar atau pemberontakan. Hal inilah yang harus dijelaskan ke muka publik. Karena itu, kata dia, dirinya tidak pernah ada niatan untuk melakukan hal tersebut kepada pemerintah. "Mengkritik pemerintahan yang sah bukan makar, itu bukan pemberontakan, ini yang perlu saya jelaskan, jadi gak ada niatan, kita Ahlusunnah wal Jama'ah, kita di negeri Indonesia ini darul dakwah, kita wajib mengajak orang sebanyak-banyaknya termasuk penguasa, yuk kita berbuat baik, kalau ada kemungkaran yang dilakukan pemerintah, ya kita hisbah, dari cara minimal atau maksimal, tetapi nggak boleh melakukan pemberontakan, kecuali para habaib, umat Islam dibantai," jelas dia. (Baca juga: Dialog Nasional 212, Habib Rizieq Serukan Revolusi Penegakan Hukum)
Habib kembali menegaskan, jika Revolusi Akhlak bukan revolusi berdarah-darah menjatuhkan pemerintahan yang sah. "Kita ingatkan Revolusi Akhlak jangan digambarkan revolusi berdarah-darah, revolusi menjatuhkan pemerintah yang sah, atau disebut khawarij, kita Ahlusunnah, kita selalu membuka diri, rekonsiliasi," tutupnya.
(cip)
tulis komentar anda