DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Tegas Soal Klaim Benny Wenda
Rabu, 02 Desember 2020 - 14:13 WIB
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengutuk kelompok ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mengklaim pembentukan pemerintahan sementara West Papua atau Papua Barat. Foto/Ist
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengutuk kelompok oknum United Liberation Movement for West Papu (ULMWP) pimpinan Benny Wenda yang mengklaim pembentukan pemerintahan sementara West Papua atau Papua Barat. Dia pun menegaskan Papua Barat masih wilayah NKRI.
"Papua Barat sepenuhnya merupakan Provinsi yang tak terpisahkan dari NKRI. Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020). (Baca juga: Hikmahanto Juwana: Pemerintahan Sementara Bentukan Benny Wenda Tidak Ada Dasarnya)
Mantan Ketua Komisi III DPR ini meyakini, deklarasi Papua Barat pada 1 Desember kemarin oleh Benny Wenda yang saat ini berada di luar negeri, hanya merupakan deklarasi sepihak dan masyarakat Papua Barat sendiri tidak terlibat dalam deklarasi itu. "Masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan oleh ULMWP, sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim tersebut. Keberadaan Papua Barat itu clear sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan pengakuan dunia Internasional," sambung Azis. (Baca juga: Fadli Zon: Benny Wenda Menantang RI, Kok Masih Urus Habib Rizieq)
Oleh karena itu, politisi Partai Golkar ini mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP ini tidak mejadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat juga dipandang perlu tegas dalam penyikapi isu ini. "Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila inilah Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI. Dunia internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh. ini final and binding. NKRI Harga Mati," tegas Azis. (Baca juga: Moeldoko: Presiden Gunakan Pendekatan Kesejahteraan untuk Atasi Masalah Papua)
Azis meyakini masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu ini. Karena, sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia mencintai masyarakat Papua dan Papua Barat. "Kita semua sama dari Sabang sampai Marauke, kita semua bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan. Itu lah Indonesia. Untuk memahami ini, perlu berada di Indonesia, tidak bisa asal main klaim dari luar negri. Justru harusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal usulnya," tegas legislator Dapil Lampung ini.
"Papua Barat sepenuhnya merupakan Provinsi yang tak terpisahkan dari NKRI. Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020). (Baca juga: Hikmahanto Juwana: Pemerintahan Sementara Bentukan Benny Wenda Tidak Ada Dasarnya)
Mantan Ketua Komisi III DPR ini meyakini, deklarasi Papua Barat pada 1 Desember kemarin oleh Benny Wenda yang saat ini berada di luar negeri, hanya merupakan deklarasi sepihak dan masyarakat Papua Barat sendiri tidak terlibat dalam deklarasi itu. "Masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan oleh ULMWP, sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim tersebut. Keberadaan Papua Barat itu clear sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan pengakuan dunia Internasional," sambung Azis. (Baca juga: Fadli Zon: Benny Wenda Menantang RI, Kok Masih Urus Habib Rizieq)
Oleh karena itu, politisi Partai Golkar ini mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP ini tidak mejadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat juga dipandang perlu tegas dalam penyikapi isu ini. "Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila inilah Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI. Dunia internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh. ini final and binding. NKRI Harga Mati," tegas Azis. (Baca juga: Moeldoko: Presiden Gunakan Pendekatan Kesejahteraan untuk Atasi Masalah Papua)
Azis meyakini masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu ini. Karena, sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia mencintai masyarakat Papua dan Papua Barat. "Kita semua sama dari Sabang sampai Marauke, kita semua bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan. Itu lah Indonesia. Untuk memahami ini, perlu berada di Indonesia, tidak bisa asal main klaim dari luar negri. Justru harusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal usulnya," tegas legislator Dapil Lampung ini.
(cip)
tulis komentar anda