Nelayan Berharap Pengganti Edhy Prabowo dari Kalangan Profesional
Jum'at, 27 November 2020 - 15:47 WIB
JAKARTA - Asosiasi nelayan dan pelaku perikanan yang tergabung dalam organisasi Jaringan Nelayan Matahari (JNM) berharap menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berasal dari kalangan profesional.
"Untuk menjamin keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pengawalan poros maritim, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih kalangan profesional dan bukan dari partai," kata Sutia Budi, koordinator nasional Jaringan Nelayan Matahari (JNM) dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11/2020).
Menurut Sutia Budi, kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sudah lama terpinggirkan dan baru mendapatkan perhatian serius semenjak pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu, sektor ini harus dikelola oleh orang yang tidak banyak terlibat konflik kepentingan serta memiliki waktu dan perhatian yang penuh dalam memajukan kelautan dan perikanan. ( )
"Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dipimpin oleh kalangan profesional yang memahami secara utuh masalah kelautan dan perikanan, memiliki komitmen dan perhatian yang penuh serta tidak terjebak konflik kepentingan dengan kelompok, partai maupun bisnisnya sendiri. Konflik kepentingan inilah yang mengakibatkan seseorang kehilangan arah dan mudah terseret dalam perilaku koruptif," kata Sutia Budi.
Sebagai negara maritim yang besar, Indonesia adalah gudangnya pakar dan profesional yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Sudah waktunya mereka diberi kepercayaan untuk memimpin kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalau menyebut nama dari kalangan profesional ada Prof Arif Satria (Rektor IPB), M Zulficar Mochtar (mantan Dirjen KKP), Yudi N Ihsan (Dekan Fakultas Perikanan UNPAD) dan masih banyak lagi. Mereka ini telah terbukti memiliki komitmen dan gagasan besar dalam memajukan kelautan dan perikanan Indonesia," kata Sutia Budi. ( )
Menanggapi tentang pihak-pihak yang ingin mengusulkan mantan menteri kelautan dan perikanan, Susi Pujiastuti sebagai pengganti Edhy Prabowo, JNM menyatakan tidak sepakat karena kepemimpinannya telah terbukti gagal dalam mengelola kelautan dan perikanan Indonesia.
"Dibutuhkan kebersamaan dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam membangun kelautan dan perikanan. Kepemimpinan Susi Pudjiastuti terbukti tidak mampu bekerja sama dengan nelayan dan pelaku perikanan, banyak gejolak dan kegaduhan selama kepemimpinannya. Kami pastikan, jika Bu Susi jadi menteri lagi para nelayan dan masyarakat perikanan akan kembali turun ke jalan," kata Sutia Budi.
Terakhir, terkait penetapan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK, JNM merasa prihatin dan menganggap apa yang dilakukan oleh Edhy Prabowo telah mencederai kepercayaan dan optimisme nelayan dan masyarakat perikanan yang telah dibangun selama ini.
"Dugaan penerimaan suap dan perilaku konsumtif dengan berbelanja barang-barang mewah yang dilakukan oleh Edhy Prabowo telah melukai hati nelayan dan pelaku perikanan yang saat ini sedang berjuang melawan dampak pandemi COVID-19. Kami berharap siapa pun yang ditunjuk menjadi menteri pengganti tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pendahulunya," kata Sutia Budi.
"Untuk menjamin keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pengawalan poros maritim, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih kalangan profesional dan bukan dari partai," kata Sutia Budi, koordinator nasional Jaringan Nelayan Matahari (JNM) dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11/2020).
Menurut Sutia Budi, kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sudah lama terpinggirkan dan baru mendapatkan perhatian serius semenjak pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu, sektor ini harus dikelola oleh orang yang tidak banyak terlibat konflik kepentingan serta memiliki waktu dan perhatian yang penuh dalam memajukan kelautan dan perikanan. ( )
"Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dipimpin oleh kalangan profesional yang memahami secara utuh masalah kelautan dan perikanan, memiliki komitmen dan perhatian yang penuh serta tidak terjebak konflik kepentingan dengan kelompok, partai maupun bisnisnya sendiri. Konflik kepentingan inilah yang mengakibatkan seseorang kehilangan arah dan mudah terseret dalam perilaku koruptif," kata Sutia Budi.
Sebagai negara maritim yang besar, Indonesia adalah gudangnya pakar dan profesional yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Sudah waktunya mereka diberi kepercayaan untuk memimpin kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalau menyebut nama dari kalangan profesional ada Prof Arif Satria (Rektor IPB), M Zulficar Mochtar (mantan Dirjen KKP), Yudi N Ihsan (Dekan Fakultas Perikanan UNPAD) dan masih banyak lagi. Mereka ini telah terbukti memiliki komitmen dan gagasan besar dalam memajukan kelautan dan perikanan Indonesia," kata Sutia Budi. ( )
Menanggapi tentang pihak-pihak yang ingin mengusulkan mantan menteri kelautan dan perikanan, Susi Pujiastuti sebagai pengganti Edhy Prabowo, JNM menyatakan tidak sepakat karena kepemimpinannya telah terbukti gagal dalam mengelola kelautan dan perikanan Indonesia.
"Dibutuhkan kebersamaan dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam membangun kelautan dan perikanan. Kepemimpinan Susi Pudjiastuti terbukti tidak mampu bekerja sama dengan nelayan dan pelaku perikanan, banyak gejolak dan kegaduhan selama kepemimpinannya. Kami pastikan, jika Bu Susi jadi menteri lagi para nelayan dan masyarakat perikanan akan kembali turun ke jalan," kata Sutia Budi.
Terakhir, terkait penetapan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK, JNM merasa prihatin dan menganggap apa yang dilakukan oleh Edhy Prabowo telah mencederai kepercayaan dan optimisme nelayan dan masyarakat perikanan yang telah dibangun selama ini.
"Dugaan penerimaan suap dan perilaku konsumtif dengan berbelanja barang-barang mewah yang dilakukan oleh Edhy Prabowo telah melukai hati nelayan dan pelaku perikanan yang saat ini sedang berjuang melawan dampak pandemi COVID-19. Kami berharap siapa pun yang ditunjuk menjadi menteri pengganti tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pendahulunya," kata Sutia Budi.
(abd)
tulis komentar anda